Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Palembang Bantah Suap Akil Mochtar

Kompas.com - 20/02/2014, 22:08 WIB
Haris Firdaus

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com - Wali Kota Palembang Romi Herton angkat suara mengenai dakwaan jaksa terhadap mantan Ketua Mahkamah Kostitusi Akil Mochtar. Menurut Romli, dakwaan yang menyebut Akil menerima Rp 19,8 miliar untuk mengurus sengketa Pilkada Kota Palembang hanyalah fitnah belaka.

"Tuduhan itu kan fitnah saja. Kalau saya memang terbukti bersalah, saya pasti sudah ditangkap," kata Romi, Kamis malam (20/2/2014), seusai pengajian yasinan di rumah dinasnya di Palembang.

Seperti diketahui, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjalani sidang perdana sore ini, Kamis (20/2/2014), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Dalam dakwaan jaksa, Akil disebut menerima hadiah atau janji terkait pengurusan 15 sengketa pilkada, termasuk Pilkada Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam dakwaan pertama, Akil disebut menerima suap terkait sengketa lima pilkada. Besaran uang yang diduga diterima Akil bervariasi, antara Rp 500 juta sampai Rp 19,8 miliar. Dari lima sengketa itu, nilai uang terbesar yang diduga diterima Akil berasal dari sengketa Pilkada Kota Palembang, yakni Rp 19,8 miliar.

Romi mengatakan, dia siap dihadirkan di sidang kasus Akil supaya masalah ini terang benderang. Selama ini, Romi juga mengaku kooperatif terhadap pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya siap dipanggil sebagai saksi. Nanti kita buktikan saja di pengadilan," katanya.

Terkait sengketa Pilkada Palembang, KPK memang beberapa kali memeriksa Romi Herton sebagai saksi. Romi terakhir kali mendatangi Gedung KPK pada Selasa, 4 Februari lalu. Sebelumnya tim penyidik KPK menggeledah kantor dan rumah pribadi Romi di Palembang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com