Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kriteria Presiden Selanjutnya Versi Muhammadiyah

Kompas.com - 10/02/2014, 20:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai, selama ini sudah terjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan di Indonesia. Krisis multidimensi yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya itu, menurutnya, bisa terjadi karena Indonesia mempunyai berbagai masalah.

Namun, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan karena selama berpuluh-puluh tahun merdeka, Indonesia tidak mempunyai seorang pemimpin yang dapat memecahkan masalah.

"Tentu ini ada masalah. Kalau ada masalah berkelanjutan pasti karena tidak ada pemecahan masalah. Tidak ada pemecahan masalah karena tidak ada pemimpin yang mampu memecahkan masalah. Tidak ada problem solver," kata Din dalam diskusi "Mencari Akar Masalah Krisis Berkepanjangan" di Kantor PKPI di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Oleh karena itu, Din menilai pemimpin Indonesia selanjutnya harus seseorang yang bisa menyelesaikan masalah. Dengan begitu, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia bisa diatasi.

"Pemimpin 2014 harus problem solver. Bukan lari dari masalah, atau merasa tidak ada masalah. Kalau merasa tidak ada masalah, lama kelamaan masalah akan menumpuk," ujar dia.

Selain itu, Din juga menilai bahwa pemimpin Indonesia kedepan harus seorang Solidarity Maker alias dapat merangkul semua kalangan. Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan etnis haruslah dipimpin oleh seorang yang majemuk.

"Jadi dia tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri atau kelompoknya, tapi juga majemuk, memikirkan semua kalangan," lanjutnya.

Kriteria pemimpin Indonesia, lanjut dia, juga harus berani mengambil resiko terkait suatu kebijakan. Jika nantinya kebijakan tersebut tidak berhasil, maka dia juga harus bertanggungjawab atas hal itu.

"Jadi bukan hanya menyalahkan pembantunya, menteri-menterinya, tapi harus ditanggung sendiri," kata Din.

Terakhir, ucapnya, pemimpin Indonesia juga harus memiliki moral yang baik. Dengan begitu, dia tidak akan menggunakan kebijakannya untuk melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya sendiri.

"Ini bukan pendapat saya pribadi, tapi sudah menjadi hasil diskusi Muhammadiyah, bagaimana mencari pemimpin secara berkelanjutan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com