Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Berebut" Gus Dur, Bukti Kecemasan Partai Islam

Kompas.com - 17/01/2014, 08:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Partai-partai politik peserta Pemilu 2014 melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas menjelang hari pemungutan suara. Salah satunya, menggunakan ketokohan presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai pemikat.

Dua partai yang mulai menggunakan berbagai foto Gus Dur adalah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Kedua partai ini diyakini mengusung Gus Dur untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Pengamat politik dan peneliti senior The Founding Fathers House Dian Permata menilai, menggunakan Gus Dur sebagai simbol seakan menegaskan bahwa tak ada regenerasi di partai Islam. Selain itu, Haul Gus Dur yang diadakan PPP, kata Dian, dianggap sebagai strategi untuk mendekati massa Gus Dur dan keluarganya. Strategi ini dianggap sebagai "obat generik" dalam menanggulangi masalah elektoral PPP.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Abdul Malik Haramain bahkan menyebut ideologi PPP dengan Gus Dur sebenarnya tidak "nyambung".

"PPP masuk dalam kategori partai yang harap-harap cemas tidak lolos PT (parliamentary treshold). Harapan PPP mendekati Gusdurian tidak bisa dilepaskan dari motif untuk memenuhi elektoral pada Pileg 2014," ujar Dian di Jakarta, Jumat (16/1/2014).

Dian mengatakan, pendekatan ke kelompok Gusdurian juga semakin menegaskan kelompok pengagum Gus Dur sangat potensial. Namun, di sisi lain, hal tersebut menunjukkan tidak ada lagi tokoh yang dimiliki partai Islam sekuat ketokohan Gus Dur.

"Pendekatan kepada Gusdurian juga membenarkan tesis selama ini bahwa partai Islam tidak lagi memiliki tokoh sekaliber Gus Dur. Ini dibuktikan tidak ada satu pun tokoh Islam yang memiliki elektabilitas tinggi atau masuk empat besar," ujarnya.

Menurutnya, pada pemilihan legislatif ini, langkah partai Islam masih terseok. Pasalnya, salah satu petinggi partai Islam terjerat kasus korupsi.

"Partai lslam lainnya terimbas kasus tersebut. Apalagi, pemilih mengganggap kader partai Islam harus mempertontonkan perilaku baik, amanah, dan lain-lain," kata dia.

Seperti diketahui, PKB dan PPP "berebut" Gus Dur setelah PPP memutuskan mengadakan Haul Gus Dur beberapa hari lalu. PKB menganggap PPP hanya mendompleng kebesaran nama Gus Dur padahal ideologi PPP sama sekali tidak cocok dengan pemikiran Gus Dur yang pluralistis. Di sisi lain, PPP berhasil mendekatkan diri kepada keluarga Gusdur. Bahkan, dalam acara Haul Gus Dur yang dilakukan PPP tersebut, keluarga Gus Dur meminta agar PKB tidak lagi menggunakan atribut kampanye dengan foto Gus Dur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com