Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI Janji Sahkan APBD 2014 pada 15 Januari

Kompas.com - 08/01/2014, 19:45 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI Jakarta berjanji mengesahkan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah DKI 2014 pada Selasa (15/1/2014) pekan depan. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menegaskan, besaran APBD masih terus dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI. "15 Januari kami targetkan APBD sudah disahkan," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Target ini merupakan target yang ketiga kalinya disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta. Awalnya, mereka menargetkan pengesahan pada 30 November 2013. Rencana itu mundur menjadi 27 Desember 2013 dan kini molor lagi menjadi 15 Januari 2014.

Terlambatnya pengesahan itu, kata Ferrial, disebabkan oleh pemerintah yang berulangkali menambah nilai APBD yang diajukan sehingga pembahasan terus saja molor. Awalnya, nilai RAPBD yang diajukan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUAPPAS) adalah sebesar Rp 67,7 triliun. Setelah Pemprov DKI mengajukan penambahan tersebut, maka nilai anggaran bertambah menjadi Rp 69,7 triliun. Penambahan itu untuk anggaran penambahan bus oleh Dinas Perhubungan DKI dan pembebasan lahan waduk oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Menjelang penetapan, nilai RAPBD kembali naik menjadi sekitar Rp 72 triliun ditambah angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut Ferrial, kalangan dewan menyetujui penambahan anggaran tersebut agar bisa mengoptimalkan pembangunan sesuai Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Konsekuensi molornya pengesahan APBD itu ialah anggaran yang baru dapat digunakan pada 1 Februari 2014.

"Sampai hari ini tambahan silpa belum pasti. Jadi, angka itu bisa lebih dari Rp 72 triliun," kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Di sisi lain, ia membantah molornya pengesahan APBD DKI 2014 disebabkan alasan politis maupun ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Menurut dia, keterlambatan pengesahan semata-mata karena banyak perubahan nominal yang perlu membutuhkan kejelian agar penggunaan anggaran maksimal. "Saya membahas agak lambat begini karena menginginkan anggaran yang maksimal," ujar Ferrial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com