Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Bakal Tak Acuhkan Hasil Konvensi Rakyat

Kompas.com - 07/01/2014, 18:09 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, menilai pergelaran Konvensi Rakyat Calon Presiden 2014 yang digagas KH Solahudin Wahid (Gus Solah) takkan memengaruhi partai politik menghadapi Pemilihan Presiden periode 2014-2019.

"Apalagi terhadap partai-partai politik besar yang sudah memiliki kandidat sendiri menghadapi Pemilihan Presiden mendatang," ujarnya di Surabaya seperti dikutip Antara, Selasa (7/1/2014).

Selain itu, menurut dia, dari nama-nama calon presiden yang muncul dalam konvensi tersebut, belum pernah muncul dalam lembaga-lembaga survei nasional. Jadi, siapa pun pemenangnya dianggap relatif tidak signifikan.

"Apalagi nantinya pasangan calon presiden dan wakilnya harus diusung oleh partai politik. Ini yang membuat berat dan arahnya belum terlalu signifikan," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tersebut.

Meski masih memiliki peluang, lanjut Suko Widodo, tetapi masih sangat kecil karena tidak memiliki basis massa dan pendukung yang kuat. Hal inilah yang membuat partai politik berpikir dua kali untuk menampung atau bahkan merekrutnya menjadi kandidat.

"Saya lebih melihat partai politik akan mengabaikan dan acuh karena sudah memiliki kader sendiri. Selain itu, tentu saja partai akan lebih memilih tokoh yang namanya sudah malang melintang di percaturan politik nasional," katanya.

Meski demikian, ia melihat sejumlah sisi positif dari Konvensi Rakyat 2014, di antaranya bisa melihat pikiran dari berbagai hal dan memperoleh gagasan dari banyak pihak.

"Yang menarik, demokrasi memberikan ruang bagi siapa pun berekspresi dan layak mendengar pemikiran-pemikiran dari para calon di konvensi," kata dia.

Konvensi Rakyat 2014 diikuti tujuh bakal calon presiden, yaitu Prof Sofjan Siregar (Rektor Islamic University of Europe, Rotterdam, Belanda), DR Anni Iwasaki (WNI dan aktivis perempuan yang tinggal di Jepang), dan Ricky Sutanto (pengusaha dan aktivis pemberdayaan masyarakat).

Selanjutnya, Isran Noor (Bupati Kutai Timur), Tony Ardi (mantan aktivis), Rizal Ramli (ahli ekonomi serta Menko Perekonomian dan Menkeu era Presiden Gus Dur), dan Yusril Ihza Mahendra (Menhuk dan HAM era Presiden Megawati Soekarnoputri dan sempat menjabat Mensesneg era Presiden SBY, sekaligus politisi Partai Bulan Bintang).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com