PAN Wacanakan Pembentukan Panja Harga Elpiji

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengambil langkah politik untuk menyikapi sikap saling tunjuk antara pemerintah dan PT Pertamina Tbk tentang keputusan kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy menyatakan, partainya akan mendorong pembentukan panitia kerja di DPR RI terkait hal itu.

"Kami akan mengambil langkah politik dan akan memperjuangkan agar kenaikan harga dibatalkan. Akan ada minimum panja di komisi terkait," kata Tjatur di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Dia mengatakan, panitia kerja (panja) itu akan meminta Pertamina membuka mekanisme pengambilan keputusan kenaikan harga elpiji yang dianggap semakin membebani rakyat. Dia yakin bahwa keputusan itu diambil melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Tjatur meminta agar badan usaha milik negara itu menggelar RUPS kembali yang memutuskan pembatalan kenaikan harga elpiji.

"Kami minta Pertamina RUPS lagi untuk membatalkan kenaikan harga," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo mengatakan, Fraksi PAN di DPR akan meminta notula RUPS saat keputusan kenaikan harga elpiji itu dibuat. Dari catatan itu, dapat diketahui siapa wakil pemerintah yang hadir dalam RUPS Pertamina dan bagaimana sikap pemerintah.

"Fraksi (PAN) yang akan minta notulensi (notula) rapat. Apakah ada yang mewakili pemerintah," katanya.

Menurut Drajad, banyak anggota kabinet yang menyatakan tidak tahu soal kenaikan harga elpiji, di antaranya Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Ia menyebutkan, PAN akan mencari tahu kebenaran hal itu. Namun, ia yakin pemerintah tahu soal kenaikan harga itu sebab RUPS pasti dihadiri perwakilan pemerintah.

Harga gas elpiji 12 kilogram mengalami kenaikan pada 1 Januari 2014. Di Jakarta, gas elpiji 12 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 melonjak drastis menjadi Rp 138.000. Kenaikan ini mencapai 68 persen. Akibatnya, beberapa masyarakat beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah. Banyaknya masyarakat yang beralih ini membuat tabung gas elpiji 3 kilogram semakin sulit ditemukan di pasar.

Pertamina berdalih terpaksa menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram sebagai akibat dari bisnis yang terus merugi. Untuk tahun 2013 saja, Pertamina mengklaim kerugian hingga sekitar Rp 7 triliun. Kerugian ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akhirnya ditindaklanjuti Pertamina dengan menaikkan harga gas non-subsidi tersebut.

Di sisi lain, Pertamina mengungkapkan bahwa kondisi bahan baku elpiji di pasaran sudah mencapai Rp 10.700 per kilogram. Beban Pertamina semakin bertambah saat kurs dollar semakin menekan nilai tukar rupiah.