Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Galang Dana Kampanye, PKS Minta Setiap Caleg Sumbang Rp 300 Juta

Kompas.com - 28/12/2013, 07:03 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Laporan awal dana kampanye Partai Keadilan Sejahtera mencantumkan nominal Rp 32 miliar. Setiap calon anggota legislatif partai itu disebut harus menyumbang Rp 300 juta untuk target dana kampanye tersebut.

"Komitmen untuk bisa mencapai Rp 300 juta kepada setiap caleg sampai dengan (akhir) masa kampanye," ujar Staf Bendahara PKS, Marwan Gunawan, seusai menyampaikan laporannya di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013) malam.

Marwan mengatakan, dana awal kampanye Rp 32 miliar yang dilaporkan ke KPU berasal dari dana partai, sumbangan caleg dan perorangan, serta dana caleg yang tak diserahkan kepada partai.

"Ini didapat dari transfer caleg ke parpol sebesar Rp 12 miliar, dana partai sendiri Rp 1 miliar, sedangkan dana caleg yang tidak disetor ke partai sebesar Rp 18,7 miliar, dan sumbangan perseorangan Rp 430 juta," papar Marwan.

Sejauh ini, kata Marwan, dana yang sudah benar-benar terkumpul dari laporan itu mencapai Rp 30,7 miliar. Sebagian dana disetorkan ke rekening partai, tetapi sebagian yang lain tetap tidak masuk ke rekening partai.

Partai politik peserta Pemilu 2014 harus menyerahkan laporan awal dana kampanye pada 27 Desember 2013. Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan bahwa laporan awal yang diserahkan baru terkait penerimaan dana kampanye partai. Adapun penggunaan dana kampanye harus dilaporkan paling lambat pada 2 Maret 2014.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com