Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbahaya, Robert Tantular Diusulkan Ditahan di Nusa Kambangan

Kompas.com - 11/12/2013, 20:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan pemilik Bank Century Robert Tantular dianggap masih berbahaya meski sudah berada di balik penjara. Robert dikhawatirkan akan melakukan pengambilalihan aset Bank Century lagi. Oleh karena itu, Kepala Polri Jenderal Sutarman pun mengusulkan agar Robert ditahan di LP Nusa Kambangan, Jawa Tengah, dengan penjagaan maksimum.

"Dia lebih baik ditempatkan di tempat yang jauh-jauh saja supaya tidak ada komunikasi. Kalau perlu di Nusa Kambangan, yang jelas perlu diisolasi. Saya mendukung itu," ujar Sutarman dalam rapat dengan tim pengawas kasus Bank Century, Rabu (11/12/2013).

Ketika itu, Sutarman ditanyakan oleh anggota Timwas Century soal sepak terjang Robert Tantular di penjara. Robert disebut telah mengalihkan aset Bank Century berupa bangunan yang berada di Solo, Jawa Tengah. Akibat pengambilalihan ini, aset tersebut belum bisa disita negara.

Pada Juni 2013 lalu, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, gedung itu telah diambil alih pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2013, Bank Mutiara cabang Solo diketahui menggunakan kembali gedung itu dengan menyewa. Basrief mengaku, saat proses pengalihan aset itu, Robert masih mendekam di dalam penjara.

Anggota timwas dari Fraksi PKS, Indra, mempertanyakan mengapa begitu mudahnya transaksi dilakukan Robert dari balik sel. Dia meminta agar Kementerian Hukum dan HAM melakukan evaluasi terkait pengamanan para narapidana.

"Bagaimana bisa napi melakukan kontak, padahal kan tidak boleh ada telepon. Kita harus buat dia tidak semudah itu melecehkan negara. Saya harap ada upaya konkret agar Robert Tantular tidak mudah bergerak," katanya.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menilai, usulan pengisolasian terhadap Robert masih belum bisa dilakukan. "Menurut Kejaksan Agung, masih di dalam proses tindak pidana lain sehingga dia tidak berada jauh sementara ini sampai prosesnya selesai," kata Amir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com