Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/12/2013, 14:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Nama mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kini menjabat Wakil Presiden, Boediono, kembali disebut-sebut dalam pusaran kasus dana talangan Bank Century. Beberapa waktu lalu, Boediono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah fraksi di DPR pun mewacanakan hak menyatakan pendapat (HMP) yang dimiliki DPR untuk meminta pertanggungjawaban Boediono.

Menjelang Pemilu 2014, mungkinkah KPK tidak menahan diri untuk menyeret nama besar di balik Century?

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo menilai, secara politik, kasus Century masih bisa ditahan. Para elite, katanya, bisa saja sepakat untuk menutup buku karena sibuk persiapan Pemilu 2014. Hiruk pikuk politik dengan menggulirkan wacana HMP terhadap Boediono pun dianggap tak akan terealisasi pada 2014.

Meski secara politis kasus Century bisa diredam, Dradjad melihat KPK tak bisa berdiam diri. Secara hukum, kasus Century sudah mulai terungkap satu per satu.

"Siapa pun yang duduk di KPK pasti akan punya utang dan tuntutan ke sini. Elite partai bisa saja tutup buku, tapi buku ini sudah terbuka sangat lebar, sangat sulit menutup bukunya kembali," ujar Dradjad saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Selasa (3/12/2013).

Ia melihat tekanan politik hanya akan dilakukan oleh anggota-anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century.

"Tapi, tidak sampai ke atas. Melihat kasus ini, memang seperti buang-buang uang. Timwas pun hanya dijadikan sarana untuk mengeluarkan dokumen-dokumen terkait Century satu per satu secara legal, tekanan hanya datang dari situ, bukan elite," kata Dradjad.

Pada bulan Juli 2013 lalu, KPK menargetkan kasus Century bisa selesai pada tahun 2013. Namun, hal ini dianggap sangat mustahil terjadi mengingat waktu KPK tidak sampai 1 bulan, sementara tersangka yang ditetapkan terkait kasus ini baru Budi Mulya.

Budi Mulya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perbuatan itu diduga dilakukan Budi saat masih menjadi deputi bidang IV pengelolaan devisa Bank Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com