Presiden Bahas Penyadapan dan Penanganan Sinabung

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/11/20130), menggelar rapat terbatas untuk membahas penanganan bencana alam serta hubungan Indonesia dan Australia.

Menurut Presiden, dalam sesi pertama, ia akan menerima penjelasan mengenai perkembangan terkini dari Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Kepala BNPB Syamsul Ma'arif terkait hal-hal yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan mencegah jatuhnya korban dalam bencana di Sinabung, Sumatera Utara.

"Apa yang telah kita lakukan untuk membantu masyarakat kita lebih tenang ketika menghadapi dan mengalami musibah bencana alam yang tergolong dahsyat," ujar Presiden ketika membuka rapat.

Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meningkatkan status Gunung Sinabung dari level Siaga menjadi Awas, terhitung mulai Minggu (24/11/2013) pukul 10.00 WIB.

Status Awas tersebut berpotensi menyebabkan makin meluasnya lontaran material berukuran 3-4 cm yang jaraknya diperkirakan mampu mencapai 4 km. Oleh karena itu, masyarakat yang bermukim dalam radius 5 km dari kawah Gunung Sinabung direkomendasikan untuk diungsikan.

Di sesi kedua, tambah Presiden, pembahasan akan terkait dengan perkembangan terbaru dalam hubungan Indonesia dan Australia pascatersiarnya kabar penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk Presiden Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dan Ibu Ani Yudhoyono.

"Terutama setelah PM Australia menyampaikan surat balasan terhadap surat saya, yang saya kirim beberapa saat yang lalu," kata SBY seraya menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah tepat terkait hal itu.

Pekan lalu, Presiden SBY menerima balasan surat dari Abbott yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. SBY meminta penjelasan dan sikap resmi Australia perihal penyadapan.