Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Kantongi Kontak Edward Snowden

Kompas.com - 21/11/2013, 10:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat telah mengantongi kontak Edward Snowden, mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang kini mendapat suaka dari pemerintah Rusia.

"Saya sudah mempunyai kontak dengan pihak Snowden. Manakala diperlukan apakah kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyatakan sikap," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Priyo mengatakan, keberadaan Snowden di Rusia belum diketahui karena dirahasiakan oleh pemerintah setempat. Bahkan, ketika bertemu Priyo, Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev mengaku tak mengetahui keberadaan Snowden.

Berdasarkan informasi yang Priyo dapatkan, saat ini Snowden didampingi oleh seorang pengacara paling top di Rusia. Salah satu jalur untuk membuka komunikasi dengan Snowden adalah melalui pengacaranya tersebut.

Namun, Priyo tidak bersedia memberi informasi kapan akan membuka komunikasi dengan Snowden. Selain itu, ia juga tak membeberkan detail sumber dari informasi yang diterimanya.

"Sampai saat ini tidak tahu Snowden di mana, yang pasti di Rusia," kata politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, Edward Snowden adalah orang yang membocorkan penyadapan terhadap Indonesia oleh Australia dan AS. Media Australia dan Inggris kemudian memuat dokumen rahasia tersebut yang memanaskan hubungan Indonesia dan Australia.

Dokumen rahasia dari Snowden menunjukkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.

Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono pada Agustus 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Presiden SBY mengirim surat ke Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com