Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dino Pati Djalal: Sulit Minta Klarifikasi Soal Penyadapan

Kompas.com - 10/11/2013, 00:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Pati Djalal membantah, jika pemerintah Indonesia tak tegas dalam menyikapi kasus penyadapan yang dilakukan badan intelijen Amerika Serikat dan Australia.

Menurutnya, pemerintah telah memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dan meminta klarifikasi mengenai persoalan ini. “Kita menyampaikan protes kita, ini sangat disayangkan, dan ini berbeda dengan etika diplomatik kita,” kata Dino menjawab pertanyaan wartawan usai kegiatan peluncuran bukunya 'Nasionalisme Unggul: Bukan Hanya Slogan' di Jakarta, Sabtu (9/11/2013).

Saat ini, Dino mengatakan, pemerintah Indonesia masih menunggu jawaban atas klarifikasi yang diminta kepada pemerintah Amerika Serikat. Sayangnya, ketika ditanya tenggat waktu pemerintah Amerika untuk memberikan klarifikasi tersebut, Dino tak menjawabnya.

Dino juga tak tegas menjawab, ketika ditanya soal kemungkinan pemerintah mengusir diplomat perwakilan kedua negara tersebut. Meski begitu, Dino sepakat jika paska insiden penyadapan tersebut, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sedikit renggang.

“Tergantung kasusnya apa. Kita minta klarifikasinya dulu. Kita lihat apa penjelasannya dulu. Dan kita nilai,” katanya.

Dino menambahkan, kasus penyadapan yang dialami Indonesia sudah masuk dalam tataran informasi intelijen. Ia pun mengaku, bukan persoalan mudah untuk untuk mencari penjelasan dari pemerintah yang melakukan penyadapan.

Diberitakan sebelumnya, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com