Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Serangan untuk Demokrat Kelewatan, Jangan Diam Saja!

Kompas.com - 26/10/2013, 13:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada semua pengurus Demokrat untuk menghadapi serangan dari berbagai pihak. SBY menilai serangan terhadap Demokrat sudah melampaui batas.

Instruksi itu disampaikan SBY saat membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013).

"Kita juga patriot dan pejuang bangsa. Kalau tahu tidak adil dan serangan melampai batasan, melampaui kepatutan, maka para kader harus bicara. Jangan hanya diam, jangan tiarap," kata SBY disambut teriakan dari sekitar 10.000 pengurus Demokrat dari seluruh Indonesia.

Jajaran Demokrat yang hadir mulai dari Majelis Tinggi, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, sampai pengurus anak cabang di Indonesia. Hadir pula para pendiri Demokrat.

SBY mengatakan, hanya kader korup yang takut menghadapi serangan itu.

"Mengapa harus takut? Mengapa digebuki, dihabisi, diam saja?" katanya.

Sebagai Presiden, SBY mengaku tidak ingin negara membiarkan praktik-praktik tidak benar yang jauh dari rasa keadilan. Ia mengakui memang ada kader Demokrat yang salah.

"Tapi, jangan cara menyerang dan habisi melampaui batas sehingga merobek rasa keadilan. Tebang pilih itu tidak baik," kata dia.

Seperti diketahui, Demokrat diserang berbagai pihak setelah para elite partainya terjerat kasus korupsi. Terakhir, Anas Urbaningrum ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketika itu, Anas menjabat Ketum Demokrat.

Rentetan kasus yang menjerat kader Demokrat membuat elektabilitas Demokrat merosot. Hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Demokrat di bawah 10 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com