Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Ramadhan Klaim Tak Ada Politik Uang di Kongres Demokrat

Kompas.com - 25/10/2013, 21:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ramadhan Pohan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat mengaku dicecar penyidik KPK terkait dugaan adanya politik uang pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Ramadhan mengaku diperiksa selama empat jam sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang.

"Pertanyaan-pertanyaanya itu adalah seputar kongres di Bandung, apakah ada pengetahuan saya tentang money politics di kongres Bandung," kata Ramadhan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/10/2013) seusai pemeriksaan.

Kepada penyidik, Ramadhan mengatakan tidak ada praktik politik uang yang terjadi dalam Kongres Partai Demokrat 2010. Ia mengatakan tak ada pembagian uang kepada peserta kongres. "Saya bersumpah tidak ada politik uang saat itu. Tidak ada janji-janji uang pada saat itu," ujarnya.

Ramadhan ketika itu menjadi tim sukses pemenangan Andi Mallarangeng. Selain ditanya mengenai dugaan politik uang, Ramadhan mengaku diajukan pertanyaan soal peran tersangka Anas dalam kasus Hambalang. Untuk pertanyaan ini, dia mengaku tidak tahu menahu.

"Saya tidak pernah di komisi X, tidak pernah ikut rapat apapun terkait Hambalang karena saya bukan di Komisi X. Saya di Komisi 1, dan sehingga tak banyak hal yang saya sampaikan dalam konteks Hambalang tersebut," tuturnya.

Ramadhan diperiksa sebagai saksi karena dianggap dapat memberikan informasi soal kasus dugaan gratifikasi Hambalang yang disidik KPK. Lembaga antikorupsi itu tengah mendalami dugaan dana korupsi Hambalang dan proyek pemerintah lainnya yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010.

Dalam kongres tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum, mengalahkan Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie. Selain Ramadhan, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya hari ini, yakni mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, Pengurus DPP Demokrat, Hutomo Agus Subekti, dan pejabatPT Adhi Karya, Arief Taufiqurrahman.

Sebelumnya, KPK memanggil petinggi Partai Demokrat lainnya, di antaranya Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua dan Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat Marzuki Alie yang juga ketua DPR.

Namun, Marzuki yang diperiksa KPK selama kurang lebih dua jam, mengaku diajukan pertanyaan seputar aliran dana ke kongres. Sementara itu, Max tidak memenuhi panggilan yang dijadwalkan KPK dengan alasan tengah berada di luar kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com