Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Bandingkan Kebebasan di Era SBY dan Orde Baru

Kompas.com - 25/10/2013, 11:30 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Sekretaris Kabinet Dipo Alam membanggakan kebebasan berpendapat di masa sembilan tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada penangkapan terhadap mereka yang mengkritik meskipun tanpa bukti. Tidak ada juga media massa yang diberedel.

"Tidak ada yang ditangkap masuk penjara karena kritik Presiden. Tidak ada beredel untuk pers. Bebas kritik walau mengutip sana-sini tanpa bukti," kata Dipo melalui akun Twitter-nya @dipoalam49, Jumat (25/10/2013).

Dipo menyinggung penahanan terhadapnya menjelang Pemilihan Presiden tahun 1977. Ketika itu, Dipo mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden. Dipo merasa seperti ayam yang ditangkap lalu dilepas tanpa pengadilan.

DOK. INSTAGRAM Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Dipo bercerita, ia dipanggil Pangkopkamtib Soedomo satu hari setelah dibebaskan dari tahanan. Kepada Soedomo, Dipo bertanya mengapa dirinya ditahan. Jawaban Soedomo ketika itu, menurut Dipo, lantaran dirinya mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden.

Dalam rangkaian tweet-nya, Dipo bercerita isi pembicaraan dengan Soedomo. Salah satunya berisi nasihat dari Soedomo.

"Nasihat saya, Dipo. Kamu boleh kritik jenderal dan menteri siapa saja. Tapi jangan sekali-kali yang 'satu' itu dan keluarganya," kata Dipo menirukan pernyataan Soedomo.

Dipo kemudian membandingkan dengan apa yang dialami SBY dan keluarganya selama sembilan tahun terakhir. Di era reformasi, "yang satu itu dan keluarganya" bisa "bebas-bas dikritik (sampai) bonyok-nyok," kata dia.

Dipo lalu menyinggung kampanye yang semakin masif belakangan ini soal kondisi orde baru (orba). Dengan memasang wajah Presiden kedua Soeharto, kampanye dalam berbagai media itu menyebut bahwa zaman orba lebih enak.

"Piye Kabare? Enak jaman ku to? 32 tahun Presiden aman tenterem daripada kritik pers," kata Dipo.

Di akhir tweet-nya, Dipo berpesan kepada mereka yang ingin menggantikan SBY sebagai Presiden di 2014.

"Masa Kepresidenan SBY tinggal setahun lagi genap 10 tahun. Yang menggadang-gadang capres, sabar, SBY tidak bisa maju Presiden lagi," tulisnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY merasa dirinya salah satu korban pers. Namun, SBY berterima kasih karena kritikan dan kecaman yang dilakukan media telah menjadi cambuk untuk melaksanakan tugasnya lebih baik dan menjadikan dirinya bertahan.

Ketika bersilaturahim dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia di Kalimantan Selatan, SBY curhat mengenai pemberitaan media massa, antara lain berita-berita yang muncul karena sumbernya tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita berbau fitnah, pers yang mengadili, serta banyak berita yang tidak melalui cross-check.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
PDI-P Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

PDI-P Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Nasional
Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Nasional
Tiru India, Pemerintah Siapkan PP Mudahkan Diaspora Balik ke Indonesia

Tiru India, Pemerintah Siapkan PP Mudahkan Diaspora Balik ke Indonesia

Nasional
Menpan-RB Dorong Kantor Perwakilan RI Terapkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Menpan-RB Dorong Kantor Perwakilan RI Terapkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Nasional
Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Beri Karpet Merah Dinasti Jokowi

Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Beri Karpet Merah Dinasti Jokowi

Nasional
Kunjungi Kantor Pusat DEC di China, Puan Tekankan Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Antarnegara 

Kunjungi Kantor Pusat DEC di China, Puan Tekankan Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Antarnegara 

Nasional
Isnaq Rozaq, Peternak Termuda DD Farm Jateng yang Tekun Gapai Mimpi Jadi Musisi

Isnaq Rozaq, Peternak Termuda DD Farm Jateng yang Tekun Gapai Mimpi Jadi Musisi

Nasional
Prabowo Bertemu PM Baru Singapura, Janji Lanjutkan Kerja Sama Bilateral

Prabowo Bertemu PM Baru Singapura, Janji Lanjutkan Kerja Sama Bilateral

Nasional
PDI-P Pertimbangkan Usung Anies di Jakarta jika Diusulkan Akar Rumput

PDI-P Pertimbangkan Usung Anies di Jakarta jika Diusulkan Akar Rumput

Nasional
Sempat Tidak Fit, Megawati Sapa Warga di Kantor PDI-P Ende

Sempat Tidak Fit, Megawati Sapa Warga di Kantor PDI-P Ende

Nasional
Sentil Projo, PDI-P: Pemimpin Partai Lahir dari Kaderisasi, Bukan Berupaya Perpanjang Kekuasaan

Sentil Projo, PDI-P: Pemimpin Partai Lahir dari Kaderisasi, Bukan Berupaya Perpanjang Kekuasaan

Nasional
PDI-P Ingatkan GP Ansor: Spirit NU untuk Merah Putih, Bukan Keluarga

PDI-P Ingatkan GP Ansor: Spirit NU untuk Merah Putih, Bukan Keluarga

Nasional
Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikenalkan Sri Mulyani ke Publik

Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikenalkan Sri Mulyani ke Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com