Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama dengan PPATK, Kemendikbud Yakin Tak Ada Lagi yang Korupsi

Kompas.com - 30/09/2013, 16:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan kerja sama tersebut, Irjen Kemendikbud Haryono Umar yakin tidak akan ada lagi yang melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan kementeriannya.

"Kerja sama ini sebagai pencegahan. Dengan upaya pencegahan ini, tidak ada lagi yang mau melakukan hal kriminal, terutama tindak pidana korupsi," kata Haryono di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Menurutnya, setelah melakukan kerja sama ini, segala transaksi keuangan akan menjadi lebih transparan dan terbuka. Ke depannya, Kemendikbud juga bisa meminta saran dan masukan PPATK jika ada transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, upaya korupsi oleh oknum tertentu akan sulit untuk dilakukan.

"Siapa pun yang kucing-kucingan akan ketahuan. Mungkin orang melakukan itu karena dirinya merasa safe," lanjutnya.

Haryono membantah bahwa kerja sama ini dilakukan karena adanya oknum Kemendikbud yang terindikasi memiliki rekening gendut oleh PPATK. Menurutnya, kerja sama ini sudah disusun sejak tahun lalu, hanya pelaksanaannya baru terealisasi sekarang.

Sebelumnya, PPATK mengindikasi adanya oknum yang memiliki rekening gendut di lingkungan Kemendikbud. Menurut Yusuf, oknum tersebut hanyalah staf biasa dengan gaji sekitar Rp 10 juta per bulan. Namun, ditemukan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya lebih dari Rp 5 Miliar.

Laporan tersebut juga sudah diserahkan kepada Kejagung untuk diselidiki lebih lanjut. Hingga saat ini, pihak PPATK, Kejagung, maupun Kemendikbud belum mengungkapkan identitas pemilik rekening gendut tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com