DPR: Didesak Pindahkan Lurah Susan, Jokowi-Basuki Tak Boleh Kalah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Pergantian pemimpin hanya dapat dilakukan atas dasar penilaian kinerja, bukan karena hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Tidak boleh pemerintah kalah oleh urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo ketika dihubungi, Jumat (27/9/2013).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo

Arif mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Alasannya, penolakan dari kelompok yang mengaku warga Lenteng Agung itu dikhawatirkan mengganggu kinerja lurah.

Arif mengatakan, pemerintah pusat, termasuk Mendagri, tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian polemik kepemimpinan Lurah Susan lantaran menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, Pemprov harus segera menyelesaikan polemik itu.

Arif berpendapat, Lurah Lenteng Agung tidak perlu diganti hanya karena perempuan atau agamanya. Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, tugas lurah hanya mengurusi hal-hal yang bersifat administrasi. Kerja lurah juga untuk kepentingan warga.

"Gubernur harus menjelaskan, berkomunikasi dengan warga untuk mendudukkan perkara. Lurah Susan juga mesti ambil inisiatif mengajak warga duduk bersama. Biar masalah itu diselesaikan pemda, tidak perlu pusat turut campur," pungkas Arif.

Seperti diberitakan, Jokowi bakal mengajak makan siang warga yang menolak Lurah Lenteng Agung. Jokowi bakal memberikan pengertian kepada warga tentang pemilihan Susan sebagai lurah.

Evaluasi terhadap lurah maupun camat dilakukan dengan dasar Index Government Survei (IGS) setiap enam bulan. Jika IGS yang dihimpun dari masyarakat menunjukkan hasil baik, maka tidak ada alasan bagi Gubernur untuk merotasi lurah atau camat. Jika sebaliknya, Jokowi bakal merotasi.