Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Presiden, Jangan Lihat SARA!

Kompas.com - 26/09/2013, 17:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rakyat dan partai politik diharapkan tidak lagi melihat suku, agama, ras, ataupun antargolongan (SARA) dalam memilih presiden dan wakil presiden selanjutnya. Pengusungan capres dan cawapres mesti berdasarkan kualitas, bukan latar belakang SARA.

"Mengapa presiden harus orang Jawa? Mengapa harus Islam?" kata Direktur RSUD Abepura Aloysius Giyai saat acara peluncuran buku Orang-Orang Hebat karya Emanuel Dapa Loka di Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Aloysius mengatakan, memang tidak pernah ada aturan tertulis mengenai hal itu. Namun, kata dia, kenyataannya dalam pemilu selama ini seperti itu. Untuk itu, ia berharap agar masalah dikotomi tersebut harus dibicarakan.

Aloysius mengaku mengikuti isu yang berkembang di Jakarta soal wacana majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dalam Pilpres 2014. Jika terjadi, kemudian muncul pertentangan lantaran Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok bisa saja naik menjadi gubernur.

Untuk itu, Aloysius berharap agar rakyat terus diajarkan kebersamaan dari semua aspek. Meski parpol yang menentukan capres-cawapres, kata dia, parpol bakal mengikuti desakan publik.

"Semua anak bangsa bisa menjadi presiden. Tidak banyak orang mau membicarakan masalah ini. Tapi karena saya berpihak kepada yang kecil, maka suka atau tidak suka saya sering bicarakan ini," pungkas pria yang kisah hidupnya diulas dalam buku Orang-Orang Hebat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com