JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak tujuh orang anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan berdasarkan surat yang ditandatangani Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dan Sekretaris Jenderal Partai Demokat Edhie Baskoro Yudhyono pada tanggal 17 September 2013. Beberapa di antara mereka yang dicopot termasuk loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yakni Gede Pasek Suardika dan Saan Mustopa.
“Rotasi dilakukan untuk penyegaran dan memberikan kesempatan pembelajaran kepada teman-teman yang belum menjadi pimpinan fraksi. Ini rencananya sudah lama, tapi pelaksanaannya baru dilakukan hari ini,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dalam jumpa pers di Ruang Fraksi Partai Demokrat, Rabu (18/9/2013).
Menurut Nurhayati, rotasi ini dilakukan karena masih banyak anggota Fraksi Partai Demokrat yang belum menjabat alat kelengkapan ataupun struktural fraksi. Ia membantah bahwa pencopotan dilakukan karena kehadiran beberapa anggota Fraksi Partai Demokrat dalam acara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Seperti diketahui, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika hadir dalam acara PPI. Bahkan Pasek menjadi Sekretaris Jenderal dari ormas itu. Selain Pasek, ada pula Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa.
Posisi Pasek di Komisi III digantikan oleh Ruhut Sitompul yang selama ini kerap mengkritik Anas. Sementara posisi Saan digantikan oleh Teuku Riefky Harsya.
Selain dua loyalis Anas itu, rotasi jabatan juga terjadi pada penjabat Bendahara Fraksi Sonny Waplau yang digantikan oleh Lucy Kurniasari. Posisi Wakil Ketua Komisi V yang sebelumnya dijabat Mulyadi kini digantikan oleh Michael Watimena.
Wakil Ketua Komisi VI yang dijabat Benny K Harman digantikan oleh Azam Azman Natawijaya. Selanjutnya, posisi Wakil Ketua Komisi VIII yang sebelummya dijabat Radityo Gambiro digantikan oleh Mahrus Munir, dan Ketua Komisi X yang sebelumnya dijabat Agus Hermanto kini dijabat Wayan Sugiana.
“Ini bukan bentuk sanksi, tidak ada kaitannya dengan hal tersebut (PPI). Bapak dan ibu sudah dengar apa yang menjadi isu waktu itu. Tapi kami belum terima surat keputusan, baru tadi malam, dan hari ini tentu dilaksanakan,” katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
