Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik, Menperin Bakal Minta Mobil Murah Dijatah Per Wilayah

Kompas.com - 18/09/2013, 16:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Setelah dikritik berbagai pihak, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku bakal lebih hati-hati dalam mengimplementasikan program produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan.

"Dengan menyimak kritik-kritik, kita akan mengimplementasikannya lebih berhati-hati," kata Hidayat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Sebelumnya, Hidayat cenderung mengkritik mereka yang keberatan dengan LGCC, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. LCGC dikritik lantaran bakal memperparah kemacetan di Jakarta. Hidayat mengingatkan Jokowi bahwa LCGC untuk rakyat kecil.

Lalu, bagaimana langkah yang akan diambil? Hidayat mengatakan, pihaknya akan mengajak bicara para produsen LCGC untuk mengatur distribusi mobil. Nantinya, kata dia, penjualan LCGC jangan terkonsentrasi di provinsi tertentu saja.

"Saya mau bicara dengan mereka (produsen) soal penjatahan tiap wilayah. Saya mau ngomong sebagai teman saja. Itu kan (distribusi) bebas sebenarnya. Kalau dari 33 provinsi, katakanlah 10 kota ada traffic jam, yang lain kan tidak (macet)," ucap Hidayat.

Hidayat menambahkan, pihaknya tidak bermaksud untuk menyusahkan Pemprov Jakarta dengan program LCGC. Masalah kemacetan di Ibu Kota, kata dia, memang harus diselesaikan bersama-sama.

Seperti diberitakan, di kalangan pemerintah pusat juga keberatan dengan LCGC seperti Menteri Perhubungan EE Mangindaan. Tanpa ada LCGC, Mangindaan mengaku selalu ditanya soal kemacetan di Jakarta.

Jokowi mengaku sudah menyurati Wakil Presiden Boediono menyikapi LCGC. Jokowi menyinggung 17 langkah penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. LCGC bertentangan dengan langkah Pemprov Jakara yang berusaha membatasi kendaraan pribadi dan memperbanyak angkutan umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com