Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Ancam Mogok Nasional Bulan Depan

Kompas.com - 18/09/2013, 15:54 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melakukan unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyiapkan aksi menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50 persen. Jika tuntutan itu tak dipenuhi, maka buruh akan melakukan mogok kerja nasional pada Oktober.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sudah seharusnya kesejahteraan buruh ditingkatkan dan upah minimum dinaikkan. Ia menegaskan, buruh tidak main-main memperjuangkan kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50 persen. Menurutnya, nasib buruh masih jauh dari sejahtera.

"Selama ini kenaikan upah tahun 2013 tidak sempat dinikmati kaum buruh akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, yang menurunkan daya beli buruh hingga 30 persen," kata Iqbal dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Iqbal mengatakan, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, bahkan Indonesia menjadi pusat investasi utama di dunia. Untuk itu, ia menilai seharusnya politik upah murah yang dilakukan oknum pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan pengusaha "hitam" harus ditinggalkan. Ia menilai wajar bila buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 50 persen dalam skala nasional. Khusus di DKI Jakarta, kata Iqbal, upah minimum yang pantas adalah Rp 3,7 juta.

Menurut Iqbal, sudah semestinya komponen kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah dari 60 item menjadi 84 komponen. "Beberapa item seperti bedak, lipstik, televisi, pulsa, jaket tidak termasuk dalam 60 item yang saat ini didapat. Enggak berlebihan, enggak mungkin seperti lipstik membuat bangkrut perusahaan," ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan, buruh juga menuntut jaminan kesehatan pada tahun depan. Ia mendesak pemerintah untuk menghilangkan sistem kuota dalam jaminan kesehatan. Ia meminta agar pemerintah membayarkan iuran kesehatan kepada buruh berupah kecil, seperti pembantu rumah tangga.

Iqbal mengatakan, jika pandangan buruh tidak diadopsi dalam pertemuan dewan pengupahan daerah, maka KSPI akan mengumpulkan anggotanya di seluruh Indonesia yang terdiri dari 126 kabupaten dan kota untuk menyatakan walkout. KSPI dan aliansi buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional untuk mengingatkan pemerintah jika tuntutan mereka tidak direspons.

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa besar-besaran akan dilakukan di 40 kabupaten atau kota di Indonesia. Aksi ini akan dilakukan selama tiga hari.

"Bisa dipastikan 30 Oktober atau akhir Oktober, rencananya tiga juta buruh akan melakukan mogok nasional di 20 provinsi lebih dari 20 kabupaten dan kota," kata Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com