Di Papua, Perempuan Jauh Lebih Cepat Putus Sekolah

"Di Papua, anak perempuan lebih cepat 1,5 tahun untuk putus sekolah dibandingan anak laki-laki," kata Tim Peneliti Indonesia Governance Index (IGI) Lenny Hidayat, di Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Lenny mengatakan secara nasional tren anak perempuan lebih cepat putus sekolah juga memang terjadi. Namun, kata dia, selisih waktu putus sekolah antara anak perempuan dan laki-laki di tingkat nasional "hanya" setengah tahun. Rata-rata nasional, anak laki-laki menempuh pendidikan selama 8 tahun sebelum putus sekolah, sementara anak perempuan 7,5 tahun.

"Secara keseluruhan komitmen dan upaya provinsi terhadap kesetaraan perempuan di Papua rendah," kata Lenny. Dia menambahkan nilai IGI yang didapat Papua juga rendah.

"Mereka (Papua) hanya mampu memperoleh nilai 3,40, artinya tingkat kesetaraan di sana cenderung buruk," papar Lenny. Angka itu merupakan yang terendah di seluruh Indonesia.

Indeks kepedulian

IGI menggunakan skala indeks penilaian untuk menentukan tingkat kepedulian pemerintah provinsi terhadap topik tertentu. Penilaian menggunakan skala 1 sampai 10, dengan angka 1 merupakan penilaian sangat buruk dan 10 sangat baik. Penelitian kali ini menggarap topik soal kesetaraan gender.

Sedikit di atas Papua, kepedulian empat pemerintah provinsi juga dinilai punya kecenderungan buruk. Keempat provinsi tersebut adalah Papua Barat (3,64), Nusa Tenggara Barat (4,34), Kalimantan Barat (4,39), dan Maluku Utara (4,74).

Sedangkan 5 provinsi mendapatkan nilai tinggi soal kepedulian ini. Berturut-turut, provinsi dengan peringkat terbaik itu adalah Kalimantan Timur (7,57), Sumatera Selatan (7,26), Daerah Istimewa Yogyakarta (7,16), Gorontalo (7,15) dan Sulawesi Utara (6,97). "Di Kalimantan Timur, perempuan di sana sudah cukup banyak yang menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan," ujar Lenny.

Lenny mengatakan, mayoritas tingkat kesetaraan gender di provinsi-provinsi di Indonesia cukup baik. Namun, ujar dia, banyaknya perempuan telah menempati jabatan tinggi di struktur pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif tak serta-merta meningkatkan perhatian terhadap kesetaraan gender.

"Secara umum sebagian besar daerah telah memiliki badan perlindungan terhadap anak dan perempuan yang formal. Namun kinerjanya masih lemah," kata Lenny. Dia mengatakan hanya Maluku yang menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak memiliki lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang resmi.

Lenny menekankan, Maluku yang tak punya lembaga resmi di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, justru menempatkan paling banyak persentase perempuan di parlemen dan birokrasi dibandingkan provinsi lain. "Dan, Maluku berada di urutan terbawah keenam dalam indeks kesetaraan gender," imbuh dia.

Riset kesetaraan gender untuk IGI dilakukan selama satu tahun, sejak Juni 2012 sampai Juni 2013, di 33 provinsi. Sebanyak 1.188 narasumber dilibatkan dalam riset, termasuk pimpinan daerah dan DPRD berikut jajarannya, serta  masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Penilaian riset menggunakan metodologi menggabungkan data objektif dari APBD, RPJMD, RKA, dan LKPJ, dengan pandangan subjektif para narasumber yang dilibatkan.