Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Tim Politik Saya Ragukan Keseriusan Konvensi Demokrat

Kompas.com - 22/08/2013, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah bahwa ia meragukan keseriusan konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat. Namun, ia mengakui, keraguan itu datang dari tim politiknya.

"Bukan saya yang mempertanyakan, tim politik saya mengatakannya," kata Mahfud seusai menghadiri pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva di Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Mahfud mengungkapkan bahwa tim politiknya memberikan masukan kepadanya bahwa konvensi capres Demokrat kurang berwibawa dan hanya mencari juru kampanye.

"Ini (konvensi Demokrat) seperti tidak serius. Jadi, tim politik saya tidak mengharapkan yang berkualitas," katanya.

Ia juga mengatakan terus mengikuti perkembangan yang terjadi karena, menurut Mahfud, niatnya maju sebagai capres ialah untuk memperbaiki negara.

"Saya ingin memperbaiki negara bukan mencari kekuasaan atau karena peluang untuk perbaiki negara harus diraih dengan cara yang kurang bagus," katanya.

Mahfud juga membantah mundur dari konvensi capres Demokrat. "Kenapa mundur, saya kan belum memutuskan untuk ikut atau tidak ikut," ujarnya.

Dia memastikan akan maju sebagai capres dan tengah mendekati semua partai. "Konvensi salah satu di dalam, tapi saya tidak mundur, kan belum maju, gimana saya mundur?" katanya.

Namun, Mahfud mengaku belum menerima undangan untuk mengikuti konvensi dari Partai Demokrat. Sejauh ini, Mahfud masuk dalam deretan nama yang disebut-sebut akan ikut dalam konvensi capres Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com