Tunggu ITB, BPK Baru Akan Laporkan Kerugian Negara Terkait Hambalang

Ali menjelaskan, pihaknya tak ingin menyampaikan laporannya kepada KPK bila laporan versi ITB belum diselesaikan. Pasalnya, dua laporan masing-masing milik BPK dan ITB dianggap sebagai dokumen yang tak dapat dipisahkan.

"Penghitungan kerugian negara sudah selesai, kita koordinasi dengan KPK untuk mendapatkan dokumen penghitungan versi ITB. Kenapa? Karena (penghitungan kerugian) versi BPK dan ITB adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan," kata Ali, saat dihubungi Kompas.com dari Jakarta, Senin (19/8/2013).

Diberitakan sebelumnya, BPK juga telah menyelesaikan hasil audit investigasi proyek Hambalang tahap II. Laporan hasil pemeriksaan itu akan segera disampaikan kepada DPR pada tengah pekan ini. Untuk laporan tahap I, BPK telah menyerahkan kepada DPR dan KPK. Dalam audit sampai 30 Oktober 2012, BPK menemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai Rp 243,66 miliar.

Dalam tahap II, audit difokuskan pada penyusunan anggaran untuk Hambalang antara DPR dan pemerintah, juga dimasukkan soal aliran dana. Belum diketahui berapa total besaran kerugian negara dalam proyek Hambalang.

Lamanya audit tahap dua ini membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terkendala dalam proses penahanan tersangka kasus Hambalang, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Ketua KPK Abraham Samad secara tidak langsung menyiratkan bahwa belum selesainya penghitungan keuangan negara oleh BPK inilah yang menjadi hambatan KPK untuk menahan Andi. Dia mengatakan, KPK akan melakukan langkah-langkah konkret, termasuk penahanan, setelah mendapatkan hasil penghitungan kerugian negara dari BPK. Penahanan tidak dapat dilakukan sebelum penghitungan kerugian negara selesai karena ada batas waktu masa penahanan.