Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pemilih Papua Barat Belum Diunggah

Kompas.com - 19/08/2013, 14:59 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Hingga Senin (19/8/2013) baru hanya sekitar 85 persen data pemilih Pemilu 2014 masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, data pemilih di Papua Barat sama sekali belum masuk dan diunggah ke Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) KPU.

“Papua Barat sama sekali belum. Provinsi itu memang agak sulit. Kendala dari sana, problem-nya ada di lapangan,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, di provinsi itu, selain permasalahan sumber daya, proses memasukkan data ke sistem juga terhambat jaringan internet yang lemah. Disampaikannya, meskipun belum terunggah, data pemilih di Papua Barat sudah tercatat dan diperbaiki oleh panitia pemungutan suara (PPS) setempat.

“Kalau di PPS tetap diumumkan. Ketika ada masukan dari masyarakat pun, akhirnya hanya ditulis tangan,” tutur Ferry.

Untuk mempercepat perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) di wilayah tersebut, katanya, KPU mengirimkan tim yang membantu kerja PPS. Tim tersebut, ujarnya, dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Data dan Informasi KPU.

“Tim itu cukup membantu, mempercepat kerja PPS di lapangan,” lanjutnya.

Penelusuran Kompas.com di situs kpu.co.id, pencarian nama pemilih khusus untuk Provinsi Papua Barat tidak dapat dilakukan. Di layar akan muncul tampilan “DPS untuk Kelurahan WERFRA (nama kelurahan) telah ditetapkan oleh PPS setempat namun masih dalam proses unggah. Mohon kembali lagi setelah proses unggah selesai.”

Sementara itu, data pemilih di Provinsi Papua yang sudah masuk sistem sebanyak 164 ribu. Sementara, data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri mencatat ada potensi pemilih seluruh Indonesia sebanyak 190.411.133 untuk Pemilu 2014.

Selain diumumkan melalui situs KPU, DPS juga dipasang di kantor kelurahan, kantor desa, atau tempat yang akan menjadi tempat pemungutan suara dalam pemilu mendatang. Pemasangan DPS bertujuan menjaring masukan masyarakat untuk perbaikan data daftar pemilih dengan melalui tahap verifikasi.

Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu Legislatif dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013, DPSHP diserahkan kepada KPU Kabupatan Kota oleh panitia Pemungutan Suara paling lambat pada 16 Agustus 2013. KPU kabupaten kota kemudian mengirimkan data perbaikan daftar pemilih tersebut kepada KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com