Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selebaran Politik di Tengah Kehebohan Mudik

Kompas.com - 05/08/2013, 16:09 WIB
Ummi Hadyah Saleh

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Momen mudik Lebaran juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada warga menjelang tahun politik 2014. Di sela kesibukan Stasiun Senen dan Stasiun Gambir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat menyebarkan selebaran politik.

Petugas Bagian Tata Usaha Stasiun Gambir, Chandra, mengatakan, para petugas KPU Jakarta Pusat menyebarkan selebaran tersebut di Stasiun Senen dan Gambir mulai hari Sabtu (3/8/2013). Selebaran dibagikan kepada para pemudik.

Selebaran tersebut berisi imbauan kepada warga untuk memastikan dirinya tercatat sebagai pemilih. Di sisi kanan, tertulis pula imbauan untuk menolak penggunaan tempat ibadah serta sarana pendidikan dan pemerintahan untuk kampanye.

Langsung ke permukiman

Sejumlah pemudik menilai sosialisasi semacam ini kurang efektif. Satya Wicaksono, salah satu pemudik, menilai, saat ini, pemudik lebih berfokus segera pulang ke kampung halamannya.

"Kalau (selebarannya) dibaca mungkin enggak, tetapi disimpan. Jika sekarang, ini kurang direspons. Saat ini, mindset-nya hanya untuk pulang kampung bertemu keluarga, " ujar Satya saat ditemui Kompas.com.

Dia mengatakan, sosialisasi Pemilu 2014 lebih efektif jika sosialisasi dilakukan di wilayah tempat tinggal para pemudik. Pendapat senada juga disampaikan oleh Ira (20). Mahasiswi asal Palu ini menuturkan, sosialisasi lebih baik langsung menyentuh daerah permukiman warga.

"Lebih efektif, sosialisasinya harusnya ke daerah-daerah, ke kelurahan agar masyarakat tahu, dan mengecek ke TPS masing-masing di kelurahannya, " imbuh mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Cikarang.

Ira mengungkapkan, sosialisasi harus dilakukan di semua tempat. Dengan demikian, seluruh warga bisa menerima pesan yang sama.

"Umumnya mereka hanya tahu lewat televisi, bagi yang punya televisi ataupun membaca media massa. Oleh karena itu, sosialisasinya harus lebih ke semua tempat," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com