Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tuntut Pemerintah Perbaiki Jalur Pantura

Kompas.com - 01/08/2013, 18:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki jalur pantai utara (pantura). Pasalnya, pantura merupakan jalur vital yang dilalui masyarakat khususnya di setiap menjelang dan setelah hari raya Idul Fitri.

Politisi Golkar yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan, jalur pantura semakin vital karena jalur itu juga merupakan jalur penopang distribusi berbagai kebutuhan pokok. Atas dasar itu, kondisi jalan yang layak menjadi wajib karena akan berimplikasi pada kenyamanan dan keamanan berkendara, serta penopang roda perekonomian nasional.

“Kami minta pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalur pantura. Jangan lagi terdengar keluhan dari masyarakat tentang perbaikan jalur ini yang hanya dilakukan setiap menjelang Lebaran atau Natal. Kesannya jalur ini dijadikan proyek untuk menambah income bagi institusi atau oknum tertentu,” kata Muhidin di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Muhidin melanjutkan, proyek infrastruktur jalan di Indonesia masih dominan karena 90 persen angkutan barang masih menggunakan jalur darat. Begitu pula dengan angkutan penumpang yang 95 persennya masih menggunakan jalur darat. Pembangunan jalan di Pulau Jawa, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk melancarkan peningkatan distribusi dan jasa. Jalur pantura, katanya, dilewati oleh 44.000 kendaraan besar yang bebannya melampaui batas kemampuan jalan setiap harinya.

Untuk meningkatkan daya tahan jalan, Muhidin mengimbau agar perbaikan jalur pantura dilakukan dengan sistem beton. Alasannya, daya tahan beton jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan aspal.

“Beton itu memiliki daya tahan hingga 10 tahun, memang pada awalnya dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki jalur itu, tapi setelah itu tinggal perawatan saja. Libatkan pihak swasta agar lebih cepat,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

Nasional
Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com