Mahalnya Menjadi Calon Presiden

Dalam pesawat yang membawa Megawati dan rombongan, tergeletak sejumlah koran, salah satunya terbitan Sulawesi Utara. Di berita utamanya ditulis, setelah Megawati, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat (saat itu) Anas Urbaningrum segera menyusul berkunjung ke Sulawesi Utara. Berkunjung ke daerah jadi salah satu kegiatan pimpinan partai politik. Tujuannya macam-macam, seperti konsolidasi, kampanye pemilu kepala daerah, atau menyosialisasikan diri mereka sendiri.

Untuk berkunjung ke daerah dibutuhkan fisik prima dan dana tak sedikit. Untuk kunjungan ke Talaud, Sulawesi Utara, selama kurang dari dua jam, rombongan Megawati harus menyewa pesawat dari Manado. Pasalnya, jika menggunakan kapal laut, dibutuhkan waktu satu malam perjalanan.

Acara di daerah juga membutuhkan banyak orang untuk menyiapkannya. Mulai dari memesan penginapan, menyiapkan lokasi acara, mengatur kendaraan yang dipakai serta rute perjalanan, dan terutama memastikan kehadiran masyarakat di acara yang digelar. Akan jadi cerita panjang yang menyesakkan jika ternyata acara tak dikunjungi banyak orang.

Kondisi ini membuat kunjungan ke daerah biasanya hanya dilakukan pemimpin parpol besar atau pejabat negara seperti menteri yang memiliki sejumlah fasilitas untuk digunakan.

Saat ke daerah, pemimpin parpol dan pejabat negara juga punya sesuatu yang ditawarkan. Menteri punya program dan kebijakan di kementerian yang dapat dibawa ke daerah yang dikunjungi. Pemimpin parpol punya mesin seperti lewat kadernya di eksekutif atau legislatif yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat setempat. Mereka juga punya wewenang memengaruhi kebijakan.

Kekuatan pejabat negara atau pemimpin parpol ini akhirnya membuat kehadiran mereka menarik perhatian liputan media. Akses mereka terhadap media relatif lebih terbuka. Seperti disampaikan M Qodari dari Indo Barometer, popularitas memang lebih mudah didapat pemimpin parpol atau pejabat pemerintah. Tokoh seperti Dahlan Iskan atau Gita Wirjawan juga mulai relatif lebih banyak dikenal saat menjadi menteri. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga makin menarik perhatian setelah memimpin Jakarta.

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES, TRIBUNNEWS/DANNY PERMANA, KOMPAS/FERGANATA INDRA Aburizal Bakrie (tengah), Dahlan Iskan (kiri bawah), dan Sri Sultan HB X (kanan bawah)

”Potensi popularitas juga dimiliki pemilik atau pengusaha media karena akses yang mereka miliki,” ujar Qodari.

Saat yang sama, seorang tokoh seperti Mahfud MD cenderung turun ketika tak lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ini, antara lain, karena ketika tak lagi menjabat di MK, daya tarik Mahfud bagi media mulai berkurang. Kondisi Mahfud ketika sekarang berkunjung ke daerah juga tak lagi seperti saat masih menjadi Ketua MK. Media tak mengikutinya.

Sejumlah survei popularitas terkait Pilpres 2014 membuktikan hal ini. Urutan atas cenderung diisi tokoh parpol, pejabat pemerintah, dan pemilik/pengusaha media.

Dalam kondisi seperti ini, konvensi pemilihan calon presiden yang digagas Partai Demokrat seperti angin segar yang diharapkan memunculkan tokoh baru pada Pilpres 2014. Apalagi, meski belum jelas mekanismenya, konvensi dijanjikan terbuka. Partai Demokrat juga menyatakan tidak memungut biaya.

Namun, seperti disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, peserta konvensi harus membiayai sendiri sosialisasi mereka. Padahal, biaya sosialisasi ini yang mahal. Pasalnya, mereka setidaknya harus melakukan perjalanan ke sejumlah daerah dan membuka akses ke media.

Konvensi yang digelar Partai Golkar pada 2004 menunjukkan, acara itu akhirnya diikuti mereka yang bermodal. Untuk dapat bertarung dalam pilpres di negeri ini, mungkin memang mahal dan hanya terbuka bagi segelintir orang. Namun, harapan munculnya sosok baru tetap tak boleh ditutup. Apalagi, sejarah kadang punya kehendaknya sendiri. (NWO)