Kasus Syiah, Wantimpres Lempar Tanggung Jawab ke Pemda Sampang

"Kebijakan Pemda Sampang yang meminta paksa pemindahan pengungsi ke Sidoarjo adalah kebijakan yang tidak manusiawi, tidak bijaksana, dan tidak tepat karena tidak menyelesaikan masalah," kata Albert, seusai menemui perwakilan warga Syiah asal Sampang, di Gedung Wantimpres, Jakarta, Senin (1/7/2013).

Menururt Albert, kebijakan yang diambil Pemda Sampang untuk mengungsikan warga Syiah dari kampung halamannya di Desa Bluurandi, Kecamatan Karang Penang, Sampang, ke GOR Sampang, kemudian dipindah lagi ke Rusunawa Sidoarjo sangat bertolak belakang dengan arahan Presiden SBY. Pasalnya, Presiden SBY meminta semua pihak menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

Beberapa waktu lalu, secara langsung Albert telah meninjau lokasi kerusuhan di Sampang. Rekomendasi kepada Presiden SBY dibuatnya berdasarkan fakta yang ditemukan di lokasi.

Akan tetapi, ia tak mau menyebutkan rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden. "Di sana tidak ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dan kebijakan itu bukan merupakan penjabaran seperti yang dimaksud SBY untuk adanya kerukunan dan toleransi," ujarnya.

Di tempat yang sama, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengaku meminta bantuan Wantimpres agar Presiden SBY mau menemui 10 perwakilan warga Syiah yang tiba di Jakarta setelah menggowes sepeda selama 16 hari. Mereka telah berada di Jakarta selama dua pekan.

Para warga Syiah itu berharap Presiden SBY mau menemui mereka sebelum bulan Ramadhan. Menurut mereka, hanya Presiden yang bisa menyelesaikan masalah Syiah di Sampang.

"Jalan akhirnya cuma ke Presiden. Maka kami minta ke Wantimpres supaya bisa membantu. Warga Syiah ini tidak akan banyak bicara, cuma akan menyampaikan kehidupan di pengungsian selama beberapa bulan ini," ujar Haris.