Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Reka Ulang Penangkapan Syarifuddin

Kompas.com - 12/07/2011, 13:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (12/7/2011), menggelar reka ulang proses penangkapan Syarifuddin Umar, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nonaktif yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara kepailitan PT Sykcamping Indonesia.

Reka ulang digelar di lokasi penangkapan Syarifuddin yakni di kediamannya di Jalan Sunter Agung Tengah, Jakarta Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa.

Salah satu kuasa hukum Syarifuddin, Dion Pongkor, mengungkapkan, rekonstruksi itu juga diikuti Puguh Wirawan, seorang kurator yang menjadi tersangka lainnya dalam kasus yang sama. "Ya, akan mereka ulang kronologi penangkapannya," kata Dion.

KPK menangkap Syarifuddin di rumahnya sekitar dua jam setelah diduga menerima  uang senilai Rp 250 juta dari Puguh yang datang ke kediamannya. Puguh menyerahkan uang yang dibawa dengan tas merah tersebut kepada Syarifuddin di rumahnya.

Syarifuddin membantah hal ini. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal uang Rp 250 juta yang menurut pihak Puguh merupakan uang terima kasih itu. Sebelumnya, kuasa hukum Puguh, Sheila Salomo, mengungkapkan, uang Rp 250 juta yang diberikan kepada Syarifuddin diambil dari fee yang diterima para kurator karena berhasil menjual aset PT Sykcamping Indonesia (PT SCI) yang dinyatakan pailit sejak 2010.

Para kurator itu, kata Sheila, adalah Puguh, Khairil Poloan, dan Michael Markus Iskandar. Proses penjualan aset PT SCI berupa dua bidang tanah di Bekasi masing-masing senilai Rp 16 miliar dan Rp 19 miliar tersebut harus melalui persetujuan Syarifuddin selaku hakim pengawas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com