Tak Ada Opsi Operasi Militer?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Pemerintah Indonesia mempertimbangkan setiap opsi penyelamatan 20 anak buah kapal  MV Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia sejak 16 Maret lalu. Ketika ditanya apakah pemerintah turut mempertimbangkan operasi militer, Purnomo tak menjawabnya secara lugas.

"Hati-hati. Korea (melakukan) operasi militer dan sandera ditembak. Semua meninggal. Amerika juga (empat warganya) ditembak sama mereka. Korea saat itu sudah masuk ke bunker, tapi setelah itu diretaliasi. Ini semua masuk dalam pertimbangan kita," kata Menhan kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Menhan mengatakan, pemerintah sudah melakukan patroli dengan pasukan gabungan dari Inggris dan Asia Selatan. Pemerintah, kata Menhan, telah melakukan sejumlah pembicaraan dengan pemimpin pasukan dari negara tersebut. Namun, Menhan enggan mengungkapkan hasil komunikasi tersebut.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat memercayakan sepenuhnya upaya penyelamatan 20 ABK kepada pemerintah. Presiden mengatakan, saat ini pemerintah telah mempertimbangkan dan menyiapkan sejumlah opsi. Namun, tidak semua opsi dapat dijelaskan secara rinci kepada publik.

"Memang tidak semua opsi bisa kami jelaskan kepada publik. Mengapa? Ini menyangkut keselamatan saudara-saudara kita yang disandera, menyangkut keselamatan yang mengemban tugas tertentu untuk pembebasan kapal dan saudara-saudara kita," kata Presiden ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Presiden mengatakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memungkinkan adanya beberapa informasi yang tidak bisa dibuka ke arena publik. Informasi ini terkait dengan pertahanan, keamanan, atau operasi penegakan hukum, termasuk dalam rangka menghadapi kejahatan transnasional. Pada waktunya nanti, sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah, lembaga-lembaga terkait akan memberikan penjelasan kepada publik.

"Maka itu, saya minta pengertian saudara-saudara, insan pers, untuk benar-benar memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengemban tugas ini agar berhasil," kata Presiden.

Ditambahkan, sejak Maret-April ini, terdapat 41 kapal yang dibajak. Tak kurang 583 orang, termasuk 20 WNI, disandera.