Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun: Presiden Tidak Sedang Membicarakan Saya

Kompas.com - 10/03/2010, 20:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum berita tewasnya gembong teroris Dulmatin di Pamulang, Provinsi Banten, kasus L/C bodong sempat menjadi berita 'hangat' di berbagai media. Bahkan,  Presiden SBY sebelum menggelar rapat terbatas bidang Polhukam di kantor presiden, Jumat (5/3/2010) lalu, sempat menyinggung soal indikasi kejahatan Bank Century. Salah satu yang disoroti adalah terungkapnya kepemilikan L/C fiktif atau bodong.
 
"Disebut- sebut LC bodong, ada sesuatu yang mengarah ke tindak kejahatan, tuntaskan. Jangan tebang pilih, kebenaran harus ditegakkan untuk rayat kita. Lakukan langkah-langkah intensif dan semua kejahatan terkait Bank Century, baik di agenda pansus ataupun tidak ditegakan, mari ditegakan dengan sebiakn baiknya," ujar Presiden ketika itu.

Publik, begitu menyimak perkataan SBY, seakan tergiring dengan figur salah satu politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mukhammad Misbakhum. Terlebih, salah satu staf khusus Presiden SBY, Andi Arief sempat menuding Misbakhun memiliki L/C fiktif, bodong.

Kini, Misbakhun angkat bicara. Dalam diskusi di DPR, Rabu (10/3/2010), bertajuk Benang Kusut, Pasca Angket Century, politisi PKS tidak merasa disinggung oleh Presiden SBY. Dengan tegas, Misbakhun membantah tudingan Andi Arief, dirinya memiliki L/C bodong. 

"Seakan membuat imajinasi kepada masyarakat menganggap saya sedang bermasalah. Dan memaksa masyarkat untuk menerima imajinasi itu. Pertanyaan saya, benarkan saya bermasalah? Benarkah saya memiliki kasus," kata Misbakhun.

Masyarakat, katanya, dipaksa kasus yang dianggapnya sebagai imajinasi ini, kemudian dianggap sebuah barter kasus skandal Bank Century. Pansus Angket Bank Century, katanya, hidup dalam dunia yang nyata, bukan di ruang imajinasi.

"L/C itu dokumennya bank, maka tanya kepada bank. Dirut bank (kini Bank Muitara) juga sudah mengatakan bahwa L/C saya tidak fiktif. Dan tidak ada L/C yang bernama Misbakhun. Itu, atas nama perusahaan dan perusahaan saya dikatakan tidak fiktif. Orang selalu mengatakan dalam terminologi L/C fiktif. Soal fiktif itu sudah dijelaskan kepada bank," kata Misbakhun.

"Katanya bermasalah. Seperti apa masalahnya, kan sudah diaudit BPK. Tolong tanya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ini L/C adalah, alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank, tidak pernah L/C kepada company saya. Bank ke bank," ujarnya lagi.

Ia kemudian menjelaskan, 10 L/C yang dianggap bermasalah oleh BPK dan sudah ditindaklanjuti dan memang ada 4 yang dikategorikan fiktif. Dan sudah diputuskan, ada proses pengadilannya. "Dan saya tidak ada. Kemudian, diimajinasi, saya dikatakan bermasalah, ini kamu bermasalah dan saya akan dibarter. Otak saya masih sehat, kalau orang mau punya game silahkan," tandasnya.

Misbakhun kemudian menyarankan, tidak boleh orang berbicara mengenai L/C, tanpa didasari oleh knowledge (pengetahuan) tentang apa itu sebenarnya L/C.

Ada proses, ada kasus L/C fiktif, katanya, dengan didasari prasangka yang baik dan kemudian informasinya masuk ke Presiden SBY, sama sekali tidak menyangkut dengan dirinya. Hanya menyangkut 4 L/C bermasalah lain.

"Dan saya tidak ada urusan, BPK juga sudah menjelaskan saya tidak bermasalah. Maka, ketika Presiden membicarakan L/C bodong, sama sekali sedang tidak membicarakan saya. Saya ini memiliki latar belakang bisnis, kalau kemudian dimasukkan dalam politisasi seperti ini, yang kasihan bisnis saya," tegas Misbakhun.

"Apakah seorang Andi Arief sebagai salah seorang staf presiden memiliki otoritas mengatakan L/C saya bodong atau tidak bodong? Yang mengeluarkan dokumen L/C itu Bank Mutiara, maka silahkan tanya ke sana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com