Said Abdullah: Banggar DPR RI Berikan Ruang Lebar bagi Pemerintahan Baru 

KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memiliki nilai yang sangat penting dan strategis.

Sebab, 2025 adalah tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. 

"Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dihasilkan dalam pembicaraan pendahuluan dan RKP Tahun 2025 akan menjadi baseline dan kerangka kerja dimulainya pemerintahan baru," kata Said yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/7/2024).

Hal tersebut disampaikan Said saat menyampaikan pengantar Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI bersama pemerintah dalam rangka penyampaian dan pengesahan laporan panja-panja terkait pembahasan pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan RKP tahun 2025, Kamis (4/7/2024). 

Said mengatakan, pihaknya telah mendiskusikan banyak hal, terutama dalam ranah kebijakan fiskal, asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan, dan kebijakan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) serta RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2025. 

Baca juga: Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi

“Dalam rapat panitia kerja (panja) tersebut, kami menyepakati setiap target, sasaran, dan kebijakan pembangunan serta catatan panja agar memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru,” ujarnya dalam siaran pers.

Dia menyebutkan, pemberian ruang itu agar pemerintahan baru dapat menjalankan setiap program unggulan sebagaimana yang terdapat dalam visi misi presiden terpilih. 

Adapun asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2025 yang disepakati dalam pembicaraan pendahuluan akan menjadi kerangka kerja (framework) bagi pemerintah untuk menjalankan proses pembangunan. 

“Kami berharap, setiap asumsi ekonomi makro dan target pembangunan akan mencerminkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian,” katanya. 

Said mengatakan, tekanan terhadap rupiah yang terus melemah menjadi kekhawatiran tersendiri karena rentannya perekonomian nasional terhadap tekanan dan perubahan dari luar.

Baca juga: Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini mengatakan, hal tersebut pernah disampaikan dalam rapat kerja (raker) pada 4 Juni 2024 bahwa Indonesia masih terjebak dalam pertumbuhan ekonomi lima persenan. 

“Penting bagi kita untuk bisa menemukan segera formulasi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ujarnya. 

Saat ini, Indonesia tengah mengalami fase bonus demografi yang memungkinkan bagi negara ini bisa tumbuh lebih tinggi. 

“Apalagi, kita sudah menjalankan proses transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian,” katanya. 

Hal itu, kata Said, bisa menjadi fondasi dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045.