Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta Sengkarut Harga Obat Mahal Diselesaikan!

Kompas.com - 03/07/2024, 09:50 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

Untuk mengatasi masalah itu, Jokowi lalu meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk duduk bersama dan berkoordinasi.

Tujuannya, agar tercipta konsep yang komprehensif untuk menekan harga obat di Indonesia.

"Masing-masing kementerian ditugaskan untuk duduk, membuat konsep yang komprehensif," ujar Agus di tempat yang sama.

Baca juga: Pedoman WHO: Regulasi AI Sektor Kesehatan dan Vaksin

Budi bilang, salah satu relaksasi pajak yang bisa diterapkan adalah dengan memberikan insentif bea masuk kepada pabrik pengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan, ketika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menyebarkan cath lab ke pelayanan kesehatan di seluruh kabupaten/kota.

"Ingin dong kalau bisa pabrik cath lab dari GE atau dari China bisa masuk. Gimana kita memberikan insentif agar pabrik-pabrik ini bisa masuk karena ada rencana pembelian pemerintah.

Formulasi ditunggu dua minggu

Nantinya, formulasi yang komprehensif itu akan dilaporkan kembali kepada Presiden.

Jokowi meminta ketiga menteri tersebut untuk kembali menemuinya dalam dua minggu ke depan.

"Dua minggu lagi bakal dilaporkan," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Angkat Bicara Soal Survei Kaesang dan Ahmad Lutfi di Jateng, Bagaimana Nasib Sudaryono?

Gerindra Angkat Bicara Soal Survei Kaesang dan Ahmad Lutfi di Jateng, Bagaimana Nasib Sudaryono?

Nasional
Mendagri Usul Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik pada 1 Januari 2025

Mendagri Usul Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik pada 1 Januari 2025

Nasional
Satu Tersangka Korupsi Pembangunan 'Shelter' Tsunami NTB dari BUMN

Satu Tersangka Korupsi Pembangunan "Shelter" Tsunami NTB dari BUMN

Nasional
Pantun Jaksa Buat SYL: Katanya Pejuang dan Pahlawan, Dengar Tuntutan Nangis Sesegukan

Pantun Jaksa Buat SYL: Katanya Pejuang dan Pahlawan, Dengar Tuntutan Nangis Sesegukan

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Isinya Pembenaran untuk Lari dari Tanggung Jawab Hukum

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Isinya Pembenaran untuk Lari dari Tanggung Jawab Hukum

Nasional
Proyek 'Shelter' Tsunami di NTB Diduga Dikorupsi, Kerugian Negara Capai Rp 19 Miliar

Proyek "Shelter" Tsunami di NTB Diduga Dikorupsi, Kerugian Negara Capai Rp 19 Miliar

Nasional
Tekankan Arahan Presiden, Menpan-RB: Digitalisasi Birokrasi Jadi Aspek Penting Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

Tekankan Arahan Presiden, Menpan-RB: Digitalisasi Birokrasi Jadi Aspek Penting Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

Nasional
Sekjen Kemenhan Sebut TNI Tempatkan Rudal di Setiap ALKI

Sekjen Kemenhan Sebut TNI Tempatkan Rudal di Setiap ALKI

Nasional
Kejagung Sita 5 Aset Tanah dari Harvey Moeis di Jakarta

Kejagung Sita 5 Aset Tanah dari Harvey Moeis di Jakarta

Nasional
KPK Usut Korupsi Pembangunan 'Shelter' Tsunami di NTB

KPK Usut Korupsi Pembangunan "Shelter" Tsunami di NTB

Nasional
DPR Sudah Terima Surpres dari Jokowi Soal RUU TNI dan Polri

DPR Sudah Terima Surpres dari Jokowi Soal RUU TNI dan Polri

Nasional
Putusan Praperadilan Bebaskan Pegi Setiawan, Bareskrim Akan Evaluasi

Putusan Praperadilan Bebaskan Pegi Setiawan, Bareskrim Akan Evaluasi

Nasional
Said Abdullah Uraikan Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Indonesia pada Semester I-2024

Said Abdullah Uraikan Tantangan dan Proyeksi Ekonomi Indonesia pada Semester I-2024

Nasional
Gerindra Pastikan Ahmad Riza-Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel, Sudah Dapat Dukungan dari Parpol Lain

Gerindra Pastikan Ahmad Riza-Marshel Widianto Maju Pilkada Tangsel, Sudah Dapat Dukungan dari Parpol Lain

Nasional
Bareskrim: Laporan Ghufron ke Anggota Dewas KPK Masih Diselidiki

Bareskrim: Laporan Ghufron ke Anggota Dewas KPK Masih Diselidiki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com