Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pangkoarmada I Sebut Kapal Bakamla dan KKP Dikedepankan untuk Turunkan Tensi Laut China Selatan

Kompas.com - 02/07/2024, 20:15 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksda Yoos Suryono mengungkapkan, pemerintah mengedepankan kapal-kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk beroperasi di sekitar Laut Natuna Utara.

Yoos mengatakan, kapal Bakamla dan KKP dikedepankan untuk menurunkan tensi di Laut China Selatan (LCS) yang berbatasan langsung dengan Natuna Utara, ketimbang mengerahkan kapal TNI AL.

“Kalau (kapal) militer kan nanti lebih menaikkan tensi,” kata Yoos di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

 

Yoos mengatakan, kapal-kapal Bakamla dan KKP itu akan melindungi kapal-kapal nelayan yang melaut di perairan Natuna Utara.

Baca juga: Bayang-bayang Konflik di Laut China Selatan dan Urgensi Penguatan Diplomasi Regional

“Melaksanakan effective occupation untuk melindungi penangkapan ikan di sana, dan kami selalu mem-back up kegiatan mereka yang ada di sana,” ujar Yoos.

Kepala Bakamla RI Laksdya Irvansyah pernah menyarankan agar kapal-kapal coast guard dimajukan ketimbang unsur kapal perang TNI AL di Laut China Selatan (LCS).

Sebab, untuk saat ini, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di LCS dan Laut Natuna Utara banyak dilakukan kapal-kapal sipil.

“Untuk pertahanan di LCS, tidak serta merta atau harus kita mengedepankan TNI-nya. Karena yang kita hadapi lebih banyak kapal-kapal sipil,” kata Irvansyah webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), 19 Mareet 2024.

Baca juga: Penguatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

“Kapal ikan Vietnam, kapal Coast Guard-nya China, kapal lain yang sebagian besar adalah kapal-kapal sipil,” ujar mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I itu.

Irvansyah juga telah menemui Coast Guard beberapa negara di ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

“Kami berpandangan untuk meredakan ketegangan di LCS, kalau dimajukan militer, itu tensinya cenderung naik,” ujar Irvansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibadah Haji 2024: 394 Jemaah Wafat di Tanah Suci

Ibadah Haji 2024: 394 Jemaah Wafat di Tanah Suci

Nasional
Penyidikan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Mandek, Polri dan Satgas Judi “Online” Digugat

Penyidikan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Mandek, Polri dan Satgas Judi “Online” Digugat

Nasional
Pernyataan M Nuh Dinilai Ngawur, JPPI: Masak Dana Pendidikan Diambil untuk Dana Desa?

Pernyataan M Nuh Dinilai Ngawur, JPPI: Masak Dana Pendidikan Diambil untuk Dana Desa?

Nasional
Anggota DPR Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras

Anggota DPR Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras

Nasional
Mahfud: Pemilu Selesai, yang Menang Harus Diakui, Jangan Marah Melulu

Mahfud: Pemilu Selesai, yang Menang Harus Diakui, Jangan Marah Melulu

Nasional
Keir Starmer Jadi PM Inggris, Jokowi Ucapkan Selamat dan Ingin Perkuat Kerja Sama

Keir Starmer Jadi PM Inggris, Jokowi Ucapkan Selamat dan Ingin Perkuat Kerja Sama

Nasional
KPK Ungkap Jatah Dollar AS untuk Rita Widyasari dari Setiap Metrik Ton Tambang Batubara

KPK Ungkap Jatah Dollar AS untuk Rita Widyasari dari Setiap Metrik Ton Tambang Batubara

Nasional
Megawati Tantang Rossa Purbo Bekti Menghadap, Eks Penyidik KPK: Harus Dianggap Permintaan Tokoh Bangsa

Megawati Tantang Rossa Purbo Bekti Menghadap, Eks Penyidik KPK: Harus Dianggap Permintaan Tokoh Bangsa

Nasional
Jamaah Islamiyah Bubar, Nyatakan Kembali ke Pangkuan NKRI

Jamaah Islamiyah Bubar, Nyatakan Kembali ke Pangkuan NKRI

Nasional
Gandeng Pemprov, BPH Migas Ingin Penyaluran dan Kompensasi BBM Subsidi Kian Tepat Sasaran

Gandeng Pemprov, BPH Migas Ingin Penyaluran dan Kompensasi BBM Subsidi Kian Tepat Sasaran

Nasional
JPPI Soroti Jual Beli Kursi Sekolah dalam PPDB yang Kembali Terjadi

JPPI Soroti Jual Beli Kursi Sekolah dalam PPDB yang Kembali Terjadi

Nasional
KPK Diminta Tak Gentar, Pertemuan Megawati dan AKBP Rossa Penting untuk Redakan Isu Kasus Masiku Politis

KPK Diminta Tak Gentar, Pertemuan Megawati dan AKBP Rossa Penting untuk Redakan Isu Kasus Masiku Politis

Nasional
Marinir TNI AL dan AS Latihan Bersama di Indonesia Bulan Ini

Marinir TNI AL dan AS Latihan Bersama di Indonesia Bulan Ini

Nasional
JPPI Terima Laporan, Banyak Anak Putus Sekolah Imbas Tak Lolos PPDB

JPPI Terima Laporan, Banyak Anak Putus Sekolah Imbas Tak Lolos PPDB

Nasional
Pengacara 2 Terdakwa Klaim Tak Ada Bukti Persekongkolan dan Kerugian Negara di Kasus Tol MBZ

Pengacara 2 Terdakwa Klaim Tak Ada Bukti Persekongkolan dan Kerugian Negara di Kasus Tol MBZ

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com