Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri pertemuan the 3rd Meeting of Special Envoys on Afghanistan atau disebut Doha III.

Dia menjelaskan, pertemuan pertama dan kedua telah terselenggara dan Indonesia juga turut serta hadir dalam pembahasannya.

"Pertemuan yang diinisiasi oleh Sekjen PBB dan dituanrumahi oleh Watas membahas tindak lanjut independent assesment Sekjen PBB mengenai Afghanistan guna membantu rakyat Afghanistan keluar dari krisis multidimensi yang saat ini tengah dihadapi," kata Retno dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: Gadis-gadis Afghanistan Tuduh Taliban Lakukan Kekerasan Seksual dalam Penangkapannya

Dia menjelaskan, pertemuan Doha III itu dipimpin langsung oleh Under-Sekretary General for Political and Peacebuilding Affairs PBB, Rosemary Di Carlo.

Sedangkan pihak yang hadir adalah otoritas de facto di Afghanistan yaitu Taliban dan wakil dari 25 negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Korea Selatan, India, China, Jerman, Tajikistan, Uzbekistan, Kanada, Norwegia, Rusia, Turkiye, Qatar, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dan beberapa organisasi internasional lainnya.

Retno mengatakan, untuk kali pertama dalam pertemuan Doha, hadir perwakilan dari de facto authority (DFA) Afghanistan yakni Taliban.

"Perlu saya tekankan bahwa partisipasi DFA pada Doha III sama sekali tidak terkait dengan isu pengakuan terhadap DFA dari komunitas internasional," tutur Retno.

"Melainkan merupakan sebuah upaya agar dialog inklusif dengan semua stakeholders di Afghanistan termasuk dengan DFA dapat dilakukan, termasuk dialog terkait hak-hak perempuan dalam konteks pendidikan dan pekerjaan," sambung dia.

Baca juga: Nasib Para Ibu Tunggal Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

Retno juga menyebut, pertemuan ini membahas dua isu utama yaitu Enabling the Private Sector yang bicara terkait ekonomi. Kemudian terkait Counter Narcotics: Sustaining Progress Made.

Pertemuan itu, kata dia, berlangsung sangat terbuka dan para delegasi menyampaikan komitmen untuk memprioritaskan kepentingan rakyat Afghanistan sebagai fokus kerja sama.

"Beberapa hal yang mengemuka dalam pertemuan antara lain bahwa pertemuan menyadari adanya beberapa kemajuan di Afghanistan, misanya terkait dengan masalah keamanan," ucapnya.

Selain itu, pertemuan mengapresiasi kebijakan larangan menanam opium di Afghanistan.

Retno mengatakan, kebijakan tersebut menurunkan 95 perse cultivation opium di Afghanistan.

Namun kebijakan ini memiliki tantangan karena mata pencaharian petani opium menghilang.

"Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dipersiapkan sehingga para petani tidak kembali menanam opium atau melakukan kegiatan illicit drugs trafficking," pungkas Retno.