Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Ingin Khofifah Gandeng PDI-P di Pilkada Jatim, Said: Alangkah Baiknya Jatim Itu Belah Semangka

Kompas.com - 27/05/2024, 17:00 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menilai kolaborasi calon gubernur petahana Khofifah Indar Parawansa dan kader PDI-P di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jatim 2024 merupakan komposisi yang baik.

“Alangkah elok dan baiknya Jatim itu belah (koalisi) semangka. Mbak Khofifah yang jadi pemimpin dan wakilnya dari merah (PDI-P). Nggak banyak yang kami minta. Itu saja,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/5/2024).

Seperti diketahui Khofifah berasal dari Nahdlatul Ulama (NU). Jatim sendiri merupakan basis Nahdliyin atau simpatisan NU dan partai nasionalis abangan (PDI-P).

Pernyataan tersebut disampaikan Said merespons harapan PDI-P agar salah satu kadernya bisa menjadi wakil gubernur (wagub) dari Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024.

Hal tersebut disampaikan Buya Said, sapaan akrabnya, di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Beach Mal Pantai Ancol Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Baca juga: Eks Warga Kampung Bayam Sepakat Pindah ke Hunian Sementara di Ancol

Ia mengaku bahwa PDI-P telah melakukan pendekatan secara intens dengan Khofifah.

“Kami terus melakukan pendekatan dengan Mbak Khofifah. Kami juga sudah berbicara dengan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golongan Karya (Golkar). Insya Allah jangkauannya akan kami perluas,” imbuh Buya Said.

Melansir Kompas.com, Sabtu (25/5/2024), Buya Said berharap golongan nasionalis dan religius bersatu pada Pilkada Jatim 2024.

Khofifah yang juga Ketua Muslimat NU dianggap representasi golongan religius. Sementara PDI-P adalah representasi golongan nasionalis.

Baca juga: Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

"Kami berharap terwujud koalisi buah semangka di Pilkada Jatim. Bu Khofifah representasi kelompok hijau atau religius, Sementara PDI-P adalah representasi golongan merah atau nasionalis," kata Buya Said.

PDI-P punya opsi lain

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya membangun komunikasi dengan Khofifah mengenai Pilkada Jatim 2024.

Ia mengatakan bahwa komunikasi tersebut dibangun oleh Ketua DPD PDI-P Jatim Said Abdullah. Kendati demikian, PDI-P memiliki opsi lain yaitu mengusung kader sendiri disandingkan dengan partai politik lainnya.

"Pak Said Abdullah selaku yang ditugaskan di Jatim, melakukan komunikasi yang intens dengan Ibu Khofifah, yang tentu saja itu juga menjadi suatu opsi," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Baca juga: Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang tidak Bekerja untuk Rakyat, Out

"Tetapi kami juga punya opsi lain, untuk misalnya memadukan kader PDI-P yang berprestasi dengan partai lain," sambungnya.

Hasto mengungkapkan beberapa partai politik lain yang kemungkinan bekerja sama politik dengan PDI-P pada Pilkada Jatim, di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com