Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut sikap politik yang ditentukan melalui rapat kerja nasional (Rakernas) Ke-5 PDI-P, menjadi sinyal partai banteng akan menjadi oposisi di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adi mengatakan, dalam Rakernas tersebut PDI-P banyak menyampaikan kritik secara terbuka terhadap situasi politik beberapa waktu terakhir.

“Ini menjadi kode keras PDI-Pakan menjadi oposisi di masa mendatang,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/5/2024).

Baca juga: PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Karena itu, menurut Adi, dalam waktu ke depan PDII-P akan bersikap kritis dan vokal mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Bahkan banyak menyalak,” ujar Adi.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tersebut juga menyoroti langkah PDI-P yang menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena kadernya melanggar etik.

Adapun kader PDI-P yang sempat menjadi sorotan terkait persoalan etik adalah Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya, Gibran menyangkut kontestasi Pilpres 2024.

Sementara, Jokowi disebut-sebut bakal masuk dalam Dewan Penasehat pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Tidak Akan Sampaikan Sikap Politik di Rakernas, Megawati: Enak Wae, Gue Mainin Dulu Dong

“Permintaan maaf PDI-P karena kadernya melanggar etik langkah politik cerdas,” ujar Adi.

Menurutnya, melalui permintaan maaf itu PDI-P ingin menunjukkan mereka bersikap legowo meskipun babak belur. Tindakan ini juga dilakukan untuk mendapatkan simpati publik.

Adi menyebut hasil pertarungan kontestasi Pilpres 2024 membuat PDI-P menjadi sasaran bullying.

“PDI-P yang babak belur menanggung bully-an, sementara kadernya yang dinilai melanggar etik menikmati indahnya kemenangan,” tutur Adi.

Sebelumnya, Rakernas Ke-5 PDI-P memutuskan 17 sikap politik yang diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dalam rakernas itu, mereka menyebut Pemilu 2024 menjadi kontestasi politik terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia.

Baca juga: PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Situasi ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya negara, intervensi aparat penegak hukum, dan politik uang yang begitu massif.

Partai tersebut juga menyatakan menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan seperti yang terwujud dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perubahan Undang-Undang Penyiaran dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran ke kursi pilpres.

Tidak hanya itu, PDI-P juga menyoroti agenda pelaksanaan reformasi, dwi fungsi ABRI, hingga biaya pendidikan yang mahal.

Mereka bahkan menugaskan Frkasi PDI-P di DPR untuk menekan biaya kuliah.

“Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” kata Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.