Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Kompas.com - 25/05/2024, 11:40 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap, polarisasi tak lagi terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta 2024.

Dia mengatakan, pemimpin Jakarta harus bisa diterima oleh semua golongan dan tidak memberikan dampak polarisasi.

"Apa pun nanti ujungnya saya menyampaikan pandangan sebagai warga negara, pemimpin Jakarta ke depan harus orang yang diterima oleh segala macam warna," kata dia dalam acara Silaturahmi Tokoh Ulama dan Lintas Suku di Ponpes Sokotunggal, Jakarta Timur, Kamis (23/5/2024).

"Karena itu sebaiknya, kompetisi Pilkada khusus untuk DKI (Jakarta), jangan lagi meneruskan polarisasi yang kemarin," ujar dia.

Baca juga: 3 Alasan Sudirman Said Maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, Siap Lawan Anies

Sudirman mengatakan, salah satu contoh polarisasi yang mungkin terjadi nanti adalah upaya mengkotakkan calon yang akan maju dalam Pilkada yang dikaitkan dengan Pilpres 2024.

"Jadi misalnya calonnya 01 melawan calonnya 02, itu nanti akan rumit itu. Jadi sebaiknya Pilpres sudah selesai," ujar dia. 

Eks Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin itu berharap, partai politik dan para tokoh bisa berkumpul untuk mencari calon gubernur Jakarta yang terbaik.


"Para partai berkumpul para tokoh berkumpul, pilih calon terbaik, silakan berkompetisi dan semua calon adalah calon yang diamini oleh semua partai, itu menurut kami akan baik," tutur dia.

Sudirman Said mengaku membuka diri dan siap jika diamanatkan menjadi calon gubernur oleh partai politik.

Baca juga: Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

Dia telah berkomunikasi dengan banyak partai, baik partai yang tergabung dalam koalisi perubahan pada Pilpres 2024, maupun partai di luar koalisi tersebut.

Sudirman mengatakan, meski telah mendapat dorongan dari partai politik untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta, namun hingga kini dia masih menunggu dukungan resmi.

"Saya dalam posisi mengatakan kepada mereka (parpol), bila saya dianggap memenuhi syarat, kemudian saya mampu memberikan apa yang mereka syaratkan dan memang dibutuhkan ya saya mengatakan bersedia dipertimbangkan menjadi salah satu calon yang mungkin akan mereka pilih," ujar Sudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com