Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

Kompas.com - 24/05/2024, 12:48 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P memutuskan untuk mengundur pelaksanaan Kongres VI ke tahun 2025.

"Karena agenda-agenda nasional lainnya, termasuk pelaksanaan pilpres dan pileg kemaren, dan November nanti kita akan melaksanakan pilkada serentak," ujar Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah jelang pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Sebelumnya, terakhir kali PDI-P menggelar Kongres V pada Agustus 2019 yang memutuskan Megawati tetap sebagai ketua umum.

Megawati meminta pelaksanaan Kongres V dipercepat dari jadwal semula seharusnya pada 2020, 5 tahun sejak Kongres IV digelar pada 2015.

Baca juga: Sentilan-sentilan Megawati dalam Pidato Politik Kongres PDI-P di Bali

Karena Kongres V digelar 2019, maka Kongres VI sedianya digelar pada 2024.

"Untuk kebutuhan konsolidasi pemantapan organisasi partai mensukseskan agenda-agenda nasional dan bangsa itu, maka kongres diputuskan dikembalikan dalam siklus 5 tahunan, nanti 2025 yang akan datang," lanjut dia.

Basarah menambahkan, dalam Rakernas V PDI-P ini, partai berlogo banteng itu akan mengevaluasi perjalanan dan program-program, serta kinerja dan capaian partai berdasarkan parameter keputusan-keputusan pada Kongres V 2019 silam.

Mereka juga disebut akan melakukan konsolidasi organisasi partai.

Meskipun kongres selanjutnya bakal digelar pada 2025 tetapi substansi musyawarahnya dilakukan pada Rakernas V PDI-P yang digelar hari ini hingga Minggu (26/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com