Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Kompas.com - 18/05/2024, 16:01 WIB
Tria Sutrisna,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak diundangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakernas ke-5 PDI-P pada 24-26 Mei 2024 semakin mempertebal jarak hubungan antara kedua belah pihak.

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, kondisi ini pun semakin mempersulit upaya menyatukan Jokowi dengan PDI-P, termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P.

“Tak diundangnya jokowi ini menebalkan keyakinan publik bahwa PDI-P dan Jokowi sulit disatukan kembali,” ujar Adi saat dihubungi, Sabtu (18/5/2024).

Baca juga: Jokowi Diminta Tetap Berpolitik Usai Tidak Jadi Presiden, Projo: Rakyat Masih Butuh Bapak

Menurut Adi, hubungan antara Jokowi dengan PDI-P sebetulnya sudah berakhir sejak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

“Dari situlah sebenarnya hubungan jokowi dan PDI-P sudah putus,” jelas Adi.

Namun, PDI-P tak secara gamblang ingin menunjukkan berakhirnya hubungan dengan Jokowi. Partai berlogo banteng itu hanya menyampaikan pesan tersirat, misalnya dengan tidak melibatkan Jokowi dalam sejumlah kegiatan penting partai.

“Judulnya saja Jokowi tak dipecat. Tapi secara batiniyah PDI-P sepertinya sudah mengikhlaskan Jokowi hengkang kemanapun,” kata Adi.

Baca juga: PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Keputusan PDI-P tak mengundang Jokowi dengan alasan kesibukan kegiatan presiden juga menunjukkan berakhirnya hubungan kedua belah pihak.

“Saya kira PDI-P sudah tak anggap Jokowi sebagai kader lagi. Makanya di beberapa momen penting Jokowi tak diundang,” jelas Adi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-5 PDI-P pada 24-26 Mei 2024.

PDI-P beralasan tidak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal presiden. Alasan yang sama juga jadi alasan PDI-P tak mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

“Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Djarot tak merinci lebih jauh maksud kata "menyibukkan diri". Presiden Jokowi sebelumnya juga tak menghadiri perayaan HUT PDI-P pada Januari 2024 lalu.

HUT PDI-P saat itu bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke luar negeri, sehingga PDI-P tak mengirim undangan.

Padahal, sebelum hubungan PDI-P dan Jokowi memburuk akibat Pilpres 2024, Jokowi selalu hadir di acara-acara besar partai banteng.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com