Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Kompas.com - 06/05/2024, 16:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait untuk memperbanyak jumlah area istirahat (rest area) di sekitar jalan bebas hambatan untuk kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Permintaan ini diungkapkan Kepala Negara dalam rapat terbatas (ratas) terkait evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2024 bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta menteri lainnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu memperbanyak jumlah rest area dan meningkatkan fasilitas di masing-masing rest area yang sudah ada," kata Muhadjir di Kompleks Istana, Senin.

Baca juga: Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Muhadjir menyampaikan, untuk memperbanyak area istirahat pengemudi, pihaknya akan membangun rest area di Km 97 arah Jakarta-Merak.

Rest area itu, kata Muhadjir, sekaligus digunakan untuk buffer zone (zona penyangga).

Di sisi lain, Jokowi juga menyetujui revitalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai pelabuhan reguler sehingga mampu melerai kepadatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk.

"Sehingga, tidak perlu menyeberang beberapa kali. (Kalau menyeberang beberapa kali) ini akan memakan waktu yang banyak sekaligus juga biaya yang tinggi. Karena itu dengan adanya revitalisasi Pelabuhan Jangkar Situbondo, itu akan meringankan beban pelabuhan Ketapang-Gilimanuk," beber Muhadjir.

Baca juga: Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Secara umum, lanjut Muhadjir, Jokowi mengakui adanya kenaikan kualitas penanganan mudik tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Mantan Wali Kota Solo ini pun menyampaikan rasa terima kasih karena para pemudik telah disiplin dan mematuhi aturan yang berlaku, termasuk etika berkendara dan imbauan yang disampaikan Polri.

"Termasuk mereka yang ikut mudik gratis, mudik lebih awal, dan juga mereka yang betul-betul menggunakan kendaraan yang memenuhi syarat, yang berstandar baik, sehingga angka kecelakaan tahun ini bisa ditekan lumayan tinggi," jelas Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com