Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Kompas.com - 04/05/2024, 20:55 WIB
Irfan Kamil,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeklaim, partai yang ia pimpin tak akan melakukan kriminalisasi seandainya jadi penguasa.

Hal ini disampaikan Cak Imin, demikian sapaan karibnya, saat memberikan pembekalan kepada bakal calon kepala daerah (bacakada) yang akan diusung oleh PKB pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Percayalah, PKB kalau berkusa tidak akan melakukan kriminalisasi apa pun dengan proses politik,” kata Cak Imin disambut tepuk tangan tawa hadirin dalam acara Bacakada di Vasa Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/5/2024).

“Ketawa, emang kamu pernah merasakan kriminalisasi?” kelakar Muhaimin di hadapan hadirin yang tertawa. 

Baca juga: Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Cak Imin mengatakan, menjatuhkan lawan dengan cara apa pun kerap dianggap hal lumrah untuk mencapai kekuasaan. Namun, menurutnya, tindakan-tindakan seperti itu akan membatasi calon pemimpin potensial untuk bisa menang dalam kompetisi politik.

“Kelihatannya sepele, memangkas potensi, memotong lawan politik, ya itu hukum alam dalam kompetisi tergantung kenegarawanan,” ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

“Tetapi yang lebih parah dari itu, kesadaran bahwa ketika (kriminalisasi) itu dilakukan, maka yang terjadi adalah pembatasan-pembatasan yang menumpulkan yang disebut sebagai partisipasi,” katanya.

Cak Imin pun enggan melanjutkan wejangannya soal kriminalisasi. Ia hanya menekankan bahwa PKB terbuka dengan siapa pun yang ingin berpartisipasi menjadi pemimpin daerah.

“Sudah cukup, cukup, nanti curhat lama-lama,” katanya, lagi-lagi disambut tawa hadirin.

Eks calon wakil presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ini pun mengingatkan bahwa kontestasi pilkada bukan hanya agenda nasional.

Menurutnya, pilkada merupakan agenda yang harus menjadi atensi seluruh masyarakat Indonesia.

“Intinya agenda demokrasi bukan sekedar agenda nasional tetapi agenda seluruh rakyat Indonesia terutma kepemimpinan tingkat masing-masing daerah,” tutur Cak Imin.

Baca juga: Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com