Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat 3 Menteri, Menko Hadi Tjahjanto Paparkan Risiko Karhutla di Sejumlah Wilayah

Kompas.com - 14/03/2024, 15:15 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memaparkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2024.

Hal itu disampaikan setelah ia mengikuti rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Sesuai dengan prediksi BMKG, El Nino masih terjadi pada tahun 2024 ini. Prediksi pada bulan Mei, Juni, dan Juli itu bisa netral dan berakhir pada akhir tahun 2024,” ujar Hadi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Walhi Sebut Mayoritas Titik Api Karhutla Berasal dari 194 Perusahaan

“Dan masih terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan,” sambung dia.

Ia lantas menyampaikan karhutla rawan terjadi di Nusa Tenggara pada bulan Mei.

Kemudian, wilayah Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah berpotensi karhutla di bulan Juli hingga September.


“Namun untuk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara itu memang diprediksi April ini sudah terjadi kekeringan,” ucap dia.

Ia pun meminta agar TNI-Polri, kepala daerah, dan masyarakat mau bekerja sama untuk memitigasi potensi karhutla.

Baca juga: Serah Terima Jabatan Danlanud Roesmin Nurjadin, Plt Gubernur Riau Kenang Jasa Nurdin Atasi Karhutla

Pemerintah pusat, lanjut Hadi, bakal membantu dengan membuat teknologi modifikasi cuaca (TMC).

“Kita sudah memiliki data, termasuk sudah didukung oleh BMKG, BRIN, dan TNI untuk menyiapkan alutsista serta teknologi modifikasi cuaca di daerah-daerah yang kita antisipasi,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com