Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Tiket Pesawat Mahal, Sandiaga Ungkap RI Kekurangan 300 Pesawat

Kompas.com - 14/03/2024, 08:24 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan 300-350 armada transportasi udara menjelang mudik Lebaran tahun ini.

Kekurangan armada ini menjadi salah satu yang membuat harga tiket transportasi udara melambung.

Mahalnya harga tiket lantas ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara pada Rabu (13/3/2024).

Ia menyampaikan, pemerintah memiliki tugas untuk memastikan agar jumlah armada dan penerbangan dioperasikan lebih banyak untuk menekan naiknya harga tiket.

"Kami tugasnya adalah memastikan agar jumlah pesawat bisa lebih banyak dioperasikan di Indonesia, kita masih ada kekurangan antara 300-350 pesawat maka kita harus segera datangkan," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

"Dengan penambahan jumlah penerbangan, akan meningkatkan ketersediaan kursi dan harga tiket akan makin bisa lebih terjangkau," imbuhnya.

Baca juga: Mahalnya Tiket Pesawat akibat Aktivitas IKN Dorong Inflasi di Kaltim

Di sisi lain, ia meminta masyarakat untuk memesan dan membeli tiket sejak awal.

Sebab, harga tiket akan makin melonjak menjelang puncak mudik Lebaran.

Ia meminta masyarakat memastikan perencanaan mudik dilakukan di minggu-minggu pertama bulan Ramadhan.

"Jangan tunggu akhir-akhir karena akan meningkat harganya, pastikan juga semua perencanaan dilakukan di minggu pertama Ramadhan," tuturnya.

Sandi juga mengimbau masyarakat untuk mudik lebih dulu dan menerapkan kerja dari rumah (work from home) atau kerja dari tempat yang dituju (work from destination) sesuai kebijakan perusahaan.

"Kita imbau lebih kepada pendekatan dari work from destination atau work from home di mana mereka merencanakan berangkat lebih awal sehingga masih bisa mendapatkan tiket yang terjangkau harganya," jelas Sandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com