Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penetapan Awal Ramadhan 2024 PBNU Diumumkan 10 Maret

Kompas.com - 07/03/2024, 10:01 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Infokom dan Publikasi PBNU, Ishaq Zubaedi mengatakan, penentuan awal Ramadhan 1444 Hijriah dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan digelar Minggu (10/3/2024).

Penentuan awal Ramadhan ini kemungkinan berbarengan dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang juga akan menggelar sidang isbat pada 10 Maret.

"Ikhbar awal Ramadan oleh Ketua Umum PBNU, Minggu (10/3), pukul 19.00 WIB," kata Ishaq saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Menag Larang Ceramah Ramadhan dan Idul Fitri Bermuatan Politik Praktis

Ishaq mengatakan, penentuan awal Ramadhan akan digelar di gedung PBNU di Jalan Kramat raya Nomor 164, Jakarta Pusat.

Adapun penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri ini akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

"Yang umumkan Ketua Umum didampingi Waketum Keagamaan dan Lembaga Falakiyah," tandasnya.

Baca juga: Sidang Isbat Akan Digelar 10 Maret, Menag Ungkap Potensi Perbedaan 1 Ramadhan

Adapun penentuan awal Ramadhan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah dilakukan pada 20 Januari 2024.

PP Muhammadiyah menetapkan 11 Maret 2024 sebagai awal Ramadhan berdasarkan perhitungan astronomi peredaran bulan dan tinggi bulan yang ditetapkan menjadi awal bulan baru.

Selain penetapan awal Ramadhan, PP Muhammadiyah juga mengumumkan penetapan hari raya Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriyah pada 10 April 2024.

Baca juga: Sejarah Dugderan, Wajah Keberagamaan Kota Semarang untuk Menyambut Ramadhan

Potensi perbedaan penetapan awal Ramadhan ini sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas.

Sebab itu, Yaqut berpesan agar umat Islam menjaga persaudaraan dan toleransi menyikapi adanya perbedaan tersebut.

"Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi," sebut Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com