Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penduduk Usia Tua RI Tak Sebanyak AS, Jokowi Nilai Beban BPJS Kesehatan Lebih Ringan

Kompas.com - 01/03/2024, 17:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai populasi tua (aging population) di Indonesia tidak lebih banyak dibanding Amerika Serikat (AS) membuat beban BPJS Kesehatan lebih ringan.

Hal ini dikatakannya saat meresmikan pembangunan kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024).

"Mengenai aging populasinya di kita ini masih banyak karena ada bonus demografi usia-usia produktif ini yang terbanyak, sehingga beban dari BPJS itu lebih ringan dibanding di Amerika (Serikat)," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat.

Baca juga: Korban Longsor TPT Muarasari Dapat Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan

Jokowi pun menyoroti faktor yang membuat BPJS Kesehatan dapat berjalan dengan baik di Indonesia dibandingkan dengan sistem kesehatan di Amerika Serikat beberapa waktu lalu

Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan dari pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

"Di Amerika enggak ada puskesmas, langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya langsung ke rumah sakit. Di sini masih ditahan di puskesmas, baru kalau (sakit) yang berat masuk ke rumah sakit," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengapresiasi perubahan manajemen BPJS Kesehatan yang makin membaik secara signifikan, salah satunya dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengapresiasi pertumbuhan jumlah peserta BPJS yang telah mencapai 267 juta atau 95,7 persen dari total penduduk Indonesia.

"Saya ini kan ke lapangan selalu saya kontrol, selalu saya cek komplainnya masih banyak, tetapi setelah 2020 ke sini saya mampir ke rumah sakit, saya ke rumah sakit cek antrean pendaftaran perubahannya sangat drastis sekali sangat bagus sekali," tutur Kepala Negara.


Baca juga: Jokowi Groundbreaking Gedung BPJS Kesehatan di IKN, Total Investasi Rp 1 Triliun

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir pula Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com