Yanuar Nugroho: Kecurangan Pemilu Jangan Dianggap Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar kebijakan publik, Yanuar Nogroho berpesan agar kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024) tak boleh dinormalisasi.

"Saya hanya punya tiga catatan, pertama, kecurangan ini jangan dinormalisasi, jangan dianggap normal. Ya wajar kita kayak gini, demokrasinya masih muda, enggak!," katanya dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/2/2024).

"Jadi kalau ada pesan, pesan saya nomor satu adalah kecurangan ini jangan dinormalisasi. Apakah salah input, jangan," imbuh mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kabinet Kerja,

Kemudian yang kedua, dia juga mengingatkan agar kecurangan pemilu 2024 tidak boleh dimaklumi dengan alasan apapun.

Baca juga: Bertemu Mahfud di Acara Pengukuhan Guru Besar UI, Anies Mengaku Tak Bicarakan Pemilu

Apalagi, alasan bahwa hasil pemilu sudah ditetapkan dan pemerintahan terpilih dengan cara curang harus segera berjalan.

"Yang kedua, jangan memaklumi kecurangan ini atas nama 'kita harus move on' oh baik-baik saja kok. Enggak! Jangan dimaklumi atau dimaafkan," kata Yanuar.

Pesan ketiga, Yanuar berharap agar kecurangan pemilu yang saat ini terjadi tidak diinstitusionalisasikan untuk strategi pemenangan di masa depan.

Baca juga: Singgung Kecurangan Pemilu, Mahfud MD: Jangan Artikan Penggugat Selalu Kalah

"Kita jadi punya resep, siapapun yang berkuasa pegang KPU, Bawaslu. Bukan cuma soal bansos, honor-honor penyelenggara itu dinakan, bahkan lebih ekstrem, jatah komisaris," ucapnya.

"Kalau Anda institusionalisasikan ini, maka jadi strategi pemenangan dan demokrasi kita gini-begini aja, semu," tandas Yanuar.