Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tepis Isu Mundur, Menteri Basuki: Saya Kerja Terus, Perintahnya Begitu Kan...

Kompas.com - 13/02/2024, 12:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menepis isu mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menyatakan, isu mundur sudah lewat mengingat hanya satu hari tersisa menjelang pencoblosan Pilpres pada 14 Februari 2024.

Basuki menuturkan, selama ini dirinya bekerja terus sebagai Menteri PUPR di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Menteri PUPR Ungkap Alasan Tak Dampingi Jokowi Resmikan Proyek Tol

"Halah itu udah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Basuki menyampaikan, ia diperintahkan untuk berada di Kabinet hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia juga mengungkapkan bahwa kabinet saat ini tetap solid.

"Perintahnya (sampai akhir) begitu, kan. Masih (solid) kalau saya, enggak ada urusan," tuturnya.

Baca juga: Jadi Menteri PUPR Ad Interim, Menhub Budi Karya Dampingi Jokowi Resmikan Jalan Tol di Sumut

Ditanya mengenai komunikasinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menjawab belum bertemu setelah hari ulang tahun Megawati.

"Belum ketemu (Bu Mega) saya. Wah, (terakhir ketemu) sudah ultah beliau dulu," jelas Basuki.

Sebagai informasi, isu mundurnya beberapa menteri sempat berhembus beberapa waktu terakhir. Menteri yang diisukan mundur adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahkan sempat mengungkapkan cerita Menteri Sosial Tri Rismaharini soal suasana rapat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Jokowi Hadiri Harlah Ke-101 NU, Didampingi Menag hingga Menteri PUPR

Menurut Hasto, Risma mengaku suasana di kabinet Jokowi sudah tidak nyaman.

"Bahkan Ibu Risma menceritakan sekarang bagaimana suasana rapat kabinet. Bahkan ketika mau rapat, itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Namun, ucapan Hasto sudah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Presiden, kondisi kabinetnya saat ini masih biasa saja. Kepala Negara menegaskan jika ada perbedaan pilihan politik di antara menteri-menterinya merupakan hak demokrasi.

"Biasa saja. Bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu dibesar-besarkan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com