Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Yang Mau Jadi Menteri Saya, Harus Setuju Program Makan Gratis untuk Anak

Kompas.com - 10/02/2024, 16:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan, siapa pun yang ingin menjadi menteri di kabinetnya jika ia menang Pilpres 2024 harus setuju program makan siang gratis untuk anak-anak yang ia canangkan.

"Siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau menjadi menteri saya, harus setuju anak-anak harus diberi makan siang," kata Prabowo dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (10/2/2024).

"Kalau kau tidak setuju, enggak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto," ia menambahkan.

Baca juga: Prabowo: Yang Bilang Makan Gratis untuk Anak-Anak Tak Penting, Bukan Orang yang Cinta Tanah Air

Ia menyebutkan, semua pendukungnya sudah mengerti bahwa ia dan cawapres pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, berjuang memberi makan siang gratis untuk anak-anak.

Prabowo menyebut orang-orang yang tidak setuju dengan program tersebut "tidak waras", "kebangetan", "bukan orang yang cinta Tanah Air", dan "semestinya belajar lagi".

"Mau enggak kalian anak-anakmu kuat pintar dan cerdas? Mau atau tidak?" tanya dia.

"Saya tidak ragu-ragu. Prabowo-Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia," seru Prabowo.

Baca juga: Ada Sosok Mirip Jokowi di Kampanye Akbar Prabowo-Gibran di GBK

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyebut akan ada 82,9 juta warga yang menerima makan siang dan susu gratis.

“Anak-anak SD, SMP, SMA ada 44 juta. Anak balita 30 juta, ditambah di pesantren 5 juta, ditambah ibu hamil 3 juta, jadi 82,9 juta. 82,9 juta ini kami coba pikirkan untuk diberikan makan siang dan susu gratis,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin memprediksi, dengan jumlah tersebut, biaya yang dibutuhkan senilai Rp 1 triliun per hari.

Itu artinya, per hari, ongkos makan gratis yang diberikan untuk anak-anak hanya sebesar Rp 12.062.

“Jadi setahun itu (kira-kira) Rp 300 triliun,” ujar dia.

Untuk menjalankan program tersebut, lanjut Burhanuddin, dibutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com